KPK Sita Dokumen Izin Proyek Meikarta dari 4 Tempat Penggeledahan

Suara.com - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi selesai melakukan penggeledahan di rumah pribadi Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10/2018).

"Malam ini, tim juga sedang melakukan penggeledahan di kantor Bupati Bekasi dalam kasus dugaan suap terkait perizinan Meikarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu malam.

Selain itu, KPK juga telah menggeledah kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bekasi dan Kantor PT Lippo Karawaci di Menara Matahari, Kota Tanggerang.

Menurut Febri, dalam penggeledahan, tim penindakan KPK menyita dokumen terkait izin proyek Meikarta.

"Dengan demikian, sejauh ini penggeledahan telah dilakukan pada empat lokasi, tiga lokasi di kawasan Bekasi dan satu lokasi di Tangerang," tutup Febri.

Adapun KPK telah menetapkan 9 tersangka yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro, dalam kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta.

Kemudian, konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga, Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.

Baca Juga: Ulang Tahun, Prabowo Subianto Ditemui Titiek Soeharto di Mal

Duit suap itu dibagi dalam tiga tahap pemberian. Bupati Neneng baru mendapatkan Rp 7 miliar dari Lippo Group.

Pasal yang disangkakan kepada pemberi yakni BS, T, FDP, dan HJ adalaah Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui UU No 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan penerima, yakni NNY, J, SMN, DT, dan NR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU No 31/1999 yang telah diubah melalui UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.