Suara.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto ikut menanggapi perihal konflik yang terjadi antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan calon wakil presiden nomor urut dua Sandiaga Uno.
Hasto menilai konflik antara Susi dan Sandiaga seharusnya tidak boleh terjadi.
"Pro kontra Sandiaga Uno dan Susi Pudjiastuti, kita melihat itu seharusnya tidak boleh terjadi," ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (19/10/2018).
Ia pun menyarankan agar tim kampanye pasangan Prabowo-Sandiaga memberikan masukan yang tepat kepada Sandiaga agar memberikan data yang akurat, agar tidak salah menyampaikan data dan meralat data-data yang dikeluarkan.
"Jangan sampai kejadian pro kontra ibu Susi dan Sandiaga Uno terjadi lagi akibat tidak akuratnya data, sehingga setiap hari harus meralat data-data yang dikeluarkan. Data Chicken Rice salah, kemudian data harga telur justru malah turun, kemudian data proses perizinan nelayan," kata dia.
"Jangan sampai karena upaya dapat simpati rakyat kemudian upaya mengaburkan data itu dilakukan," sambungnya.
Tak hanya itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan mengatakan sangat berbahaya pernyataan -pernyataan yang dilontarkan para pemimpin jika tidak disertai dengan kajian-kajian yang sangat mendalam.
Ia pun mencontohkan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang berapi-api terkait kasus hoaks Ratna Sarumpaet.
"Kita bisa bayangkan terhadap kasus Ratna Sarumpaet, ketika pak Prabowo berikan pidato berapi-api ternyata itu adalah sebuah kebohongan terencana. dan kita bisa bayangkan sekiranya polisi nggak mengungkapkan itu implikasi luas bagi bangsa dan negara," ucap Hasto.
Baca Juga: Gol Paulo Sergio Menangkan Bhayangkara di Aji Imbut
Karena itu, ia meminta semua pemimpin-pemimpin berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Sebab pernyataan yang dilontarkan, mencerminkan karakter dari pemimpin itu sendiri.
"Mari kita cukup berhati-hati menggunakan terminologi oleh pemimpin, kata- pemimpin mencerminkan juga watak dari pemimpin itu sendiri," tutur Hasto.
Sebelumnya Menteri Susi melalui pernyataan persnya kepada media marah dan langsung meluruskan usai mendengar pernyataan Sandiaga saat berkampanye di pusat pengalengan ikan di Indramayu, Jawa Barat.
"Saya tegaskan nelayan yang memiliki kapal berukuran di bawah 10 gross ton (GT) tidak diwajibkan mengurus izin, baik menangkap ikan maupun pelayaran. Kata Pak Sandi, izin akan dipermudah nanti. Saya mau konfirm kalau selama ini KKP tidak pernah menyulitkan izin-izin penangkapan ikan," kata Susi di Gedung KKP, Rabu (17/10/2018).
Menteri Susi pun meminta kepada Sandiaga Uno untuk mempelajari dahulu Undang-Undang tentang Perikanan agar mengetahui peraturannya lebih jelas. Tak hanya itu, Menteri Susi pun meminta Sandiaga untuk tidak asal bicara dan mengungkit kasus berita bohong Ratna Sarumpaet.
"Politikus jangan asal bicara. Nanti kayak yang operasi plastik, tidak cek dan ricek langsung di-bluff," kata Susi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
- 
            
              Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
- 
            
              Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
- 
            
              Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
- 
            
              Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
- 
            
              4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
- 
            
              Mengapa Jakarta Selatan Kembali Terendam? Ini Penyebab 27 RT Alami Banjir Parah
- 
            
              Korupsi Pertamina Makin Panas: Pejabat Internal Hingga Direktur Perusahaan Jepang Diinterogasi
- 
            
              Mengapa Kemensos Gelontorkan Rp4 Miliar ke Semarang? Ini Penjelasan Gus Ipul soal Banjir Besar
- 
            
              Soal Progres Mobil Nasional, Istana: Sabar Dulu, Biar Ada Kejutan
- 
            
              Kenapa Pohon Tua di Jakarta Masih Jadi Ancaman Nyawa Saat Musim Hujan?
- 
            
              Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
- 
            
              Wakapolri Ungkap Langkah Pembenahan Polri: Aktifkan Pamapta dan Modernisasi Pelayanan SPKT
- 
            
              Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
- 
            
              Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
- 
            
              Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD