Beredar Karung Beras Bergambar Jokowi, TKN: Kok Kita Disalahkan!

Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf, Arsul Sani mengaku tak tahu menahu terkait dugaan pembagian beras seberat 5 kilogram bergambar Jokowi di Kabupaten Lebak, Banten. Arsul juga menolak disalahkan atas temuan tersebut.

Dikatakan Arsul, tim TKN belum mendapatkan laporan perihal penemuan kemasan beras bergambar Jokowi. Meski demikian, dirinya meminta agar tak lantas langsung menyalahkan kubu Jokowi.

"Jangan kemudian ada orang bagi karung beras dipasangi paslon Pilpres, dikaitkan langsung dari kita. Ya gimana kok kita disalahkan, wong kita nggak tahu juga," kata Arsul Sani di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018).

Asrul mengumpamakan kejadian ini dengan temuan videotron yang diduga bermuatan kampanye Jokowi di sejumlah titik jalan protokol di Jakarta. Dia menyerahkan temuan ini kepada pihak Bawaslu untuk diperiksa lebih lanjut.

"Kayak videotron, kalau itu elemen pendukung dan bukan dari kita, ya gimana kok kita disalahkan," pungkas Arsul.

Sebelumnya, Tim Advokasi Masyarakat Pendukung Prabowo - Sandiaga (Tampung Padi) melaporkan adanya pelanggaran terkait gambar mirip Presiden Jokowi yang terdapat pada kemasan beras Ciberang 5 kilogram kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lebak, Dede Supriatna mengatakan beras dengan kemasan yang menjadi dasar laporan itu diproduksi oleh Gapoktan Sri Mulya yang memang di bawah naungan Distan Lebak. Desain kemasan itu pun bukan desain resmi dari pemerintah

"Justru kami baru tahu ada gambar yang diduga itu pada kemasan beras Ciberang 5 Kg setelah dipanggil Bawaslu," kata Dede.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudi mengatakan pihaknya telah memanggil Ketua Gapoktan Sri Mulya guna pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini, proses pemeriksaan terhadap penemuan itu masih dilakukan.

"Hari Jumat kemarin klarifikasi Ketua Gapoktan di Malingping Lebak soal pembagian beras hang ada gambar mirip Pak Jokowi. Masih dalam proses, belum disampaikan ke Pleno," tutur Didih.