Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengimbau semua pihak untuk tidak terpancing emosi soal kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid yang dilakukan anggota Banser NU saat peringatan Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat. Wiranto juga minta pada kelompok masyarakat untuk tidak melakukan aksi demonstrasi untuk menyikapi kasus tersebut.
"Kalau saya bilang silakan selesaikan dengan cara hukum, bukan dengan demo, adu domba, cara emosi. (Harus) dengan cara Islami, dengan cara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, semangat tabayyun," ujar Wiranto di Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta Pusat, Kamis (25/10/2018).
Hal ini menyusul Aksi Bela Tauhid yang akan dilaksanakan di depan gedung Menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/10/2018).
Wiranto menyebut untuk menyikapi kasus tersebut haruslah dengan cara Tabayyun, bukanlah melakukan demonstrasi yang dapat merugikan bangsa. Adapun tabayyun kata Wiranto merupakan kewenangan kepolisian.
"Tabayyun itu mencari kebenaran, kebenaran ini ada di wilayah hukum bukan di wilayah demonstrasi, bukan di wilayah marah, bukan di wilayah kemudian mobilisasi orang-orang untuk kemudian bergerak, ini kan rugikan bangsa," kata dia.
Lebih lanjut, Wiranto berharap tidak ada lagi kegaduhan pasca adanya aksi pembakaran bendera tauhid di Garut. Ia juga mengajak masyarakat untuk melakukan semangat persaudaran yang bertujuan untuk menjaga persatuan bangsa.
"Kita sudah melakukan pendekatan jangan, jangan dan jangan, negeri ini milik kita semua, kalau negeri gaduh yang rugi juga kita, mari kita sama-sama semangat ukhuwah, semangat tabayyun. Kita tenangkan negeri, kita jaga negeri, milik bersama, masa kita mau bikin ribet sendiri," tandasnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pengamanan itu dilakukan setelah polisi menerima surat pemberitahuan dari perwakilan massa yang akan melaksanakan aksi tersebut
Surat pemberitahuan sudah kita terima untuk besok jam 13.00 WIB di Menko Polhukam sasarannya," kata Argo di Polda Metro Jaya, Kamis (25/10/2018).
Baca Juga: Politikus Sontoloyo, Gerindra: Jokowi Tunjuk Hidungnya Sendiri
Dari surat pemberitahuan, kata Argo estimasi massa yang akan datang dalam Aksi Bela Tauhid mencapai sekitar seribu orang.
"Titik kumpul di Patung Kuda. Sekitar 1000 orang yang akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat pemberitahuan," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu