Suara.com - Badan Intelijen Negara (BIN) mengaku temuan 41 masjid milik pemerintah yang diduga terpapar paham radikalisme merupakan hasil penelitian dari Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama.
"Terkait pemberitaan BIN yang menyebutkan ada 41 Masjid di lingkungan pemerintah terpapar radikalisme itu merupakan hasil survei P3M NU," kata Juru bicara Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2018).
Menurutnya, hasil penelitian P3M NU tersebut diserahkan kepada BIN sebagai peringatan dini dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran gerakan radikalisme. Setelah itu, kata Wawan BIN turut menindaklanjuti temuan daripada P3M NU tersebut.
"Survei yang dilakukan oleh P3M NU yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjut oleh BIN," imbuhnya.
Wawan juga menyebutkan, P3M NU juga mensurvei kegaitan khotbah yang disampaikan tokoh agama yang berceramah di puluhan masjid pemerintah yang disusupi paham radikalisme.
Menurutnya, keberadaan masjid di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan BUMN perlu dijaga dari penyebaran paham radikalisme termasuk ujaran kebencian terhadap kalangan tertentu.
Oleh karena itu, Wawan mengingatkan perlu adanya upaya dini untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di masjid. Salah satunya yakni dengan melakukan pemberdayaan para Da'i penceramah untuk mengkonter paham radikal tersebut.
"Dilakukan pemberdayaan Da'i untuk dapat memberikan ceramah yang menyejukkan dan mengkonter paham radikal di masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya Kasubdit Direktorat 83 BIN, Arief Tugiman menyebutkan ada 41 dari 100 masjid di kantor Kementerian, Lembaga, dan BUMN yang terpapar paham radikalisme. Menurutnya ada 7 masjid masuk dalam kategori rendah, 17 masjid masuk kategori sedang dan 17 masjid masuk kategori tinggi.
Baca Juga: Libas Metro FC, Arema FC Melaju ke Babak 32 Besar Piala Indonesia
Hal itu disampaikan Arief dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI, di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta pada Sabtu (17/11/2018).
Berita Terkait
-
KPPPA Tetapkan 4 Kelompok Anak Wajib Dilindungi dari Radikalisme
-
BIN Bantah Jadi Dalang Penangkapan Rizieq Shihab di Arab Saudi
-
Tak Mau Ada Spekulasi, BIN Minta Habib Rizieq Selesaikan Masalah
-
BIN Bantah Pengaruhi Arab Saudi untuk Cegah Habib Rizieq ke LN
-
5 Ciri Orang yang Terpapar Radikalisme versi BNPT
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra