Suara.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno sempat kebingungan dengan paket kebijakan ekonomi ke 16 yang diluncurkan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Sandiaga kemudian mengaku tidak tahu apakah paket kebijakan yang baru diluncurkan pemerintah baru-baru ini sebagai bentuk kepanikan terhadap kondisi perekonomian global.
"Apakah ini suatu pertanda kepanikan, panic dot com atau menandakan ekonomi kita sedang demam. Pertumbuhan ekonomi kita memang di bawah target di bawah 7 persen, faktanya 5 di revisi turun lagi dari IMF dan beberapa lembaga," kata Sandiaga dalam diskusi Rabu Biru di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018).
Mantan Wagub DKI ini kemudian mengaku tidak tahu apakah kebijakan tersebut diluncurkan karena pemerintah gagal meraih target pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Dalam paket kebijakan ekonomi ke-16, pemerintah menerapkan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Artinya, pemerintah membuka kesempatan pemodal asing masuk lantaran melihat bidang usaha di Indonesia yang masih sepi dari minat pemodal asing.
Terkait itu, Sandiaga menganggap langkah pemerintah dinilai tidak adil untuk UMKM.
"Tentang ekonomi ini betul-betul kalau dilihat dari wilayah seluruh Indonesia ngilunya sudah sampai ke tulang. Resepnya harus benar-benar teliti, jangan coba-coba. Jangan sampai luncurkan paket ada simpang siur," ujarnya.
Menurut Sandiaga, pemerintah melalui Menko Perekonomian seharusnya melakukan penelitian terlebih dahulu terkait adanya kebijakan DNI tersebut.
"Jangan luncurkan paket terus dalam itungan jam ada pertanyaan yang simpang siur. Kita juga harus itung berapa besar dampaknya, berapa banyak UMKM sekarang saya belum punya data UMKM yang terdampak dari 54 yang direlaksasi tersebut," pungkasnya.
Baca Juga: Dikunci Pemilik, Polisi Buka Paksa Kamar Rekan Haris Simamora
Berita Terkait
-
Ala Telenovela, Begini Imajinasi Liar Netizen untuk Foto Jokowi
-
3 Bulan Kampanye Pilpres 2019, Publik Disuguhi Kampanye Nyinyir
-
Jokowi Sarankan Baiq Nuril Grasi, Fadli Zon: Bikin Bangsa Malu
-
Prabowo Bingung dengan Isi Rilis Kebijakan Ekonomi Jokowi
-
Kubu Jokowi Minta Tim Prabowo Realistis Soal Gaji Guru Rp 20 Juta
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Terkini
-
Kasus Dugaan Penghinaan Suku Toraja Naik Penyidikan, Status Hukum Pandji Tunggu Gelar Perkara
-
Semeru Erupsi Dini Hari, Kolom Abu Capai 700 Meter di Atas Puncak
-
Keluarga Habib Bahar Balik Lapor, Istri Anggota Banser Korban Penganiayaan Dituding Sebar Hoaks
-
Prabowo Minta Kepala Daerah Tertibkan Spanduk Semrawut: Mengganggu Keindahan!
-
Prakiraan BMKG: Awan Tebal dan Guyuran Hujan di Langit Jakarta Hari Ini
-
Apresiasi KLH, Shanty PDIP Ingatkan Pentingnya Investigasi Objektif dan Pemulihan Trauma Warga
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender