Suara.com - Anggota Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Farhat Abbas menyarankan agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didepak dari partai koalisi pendukung. Usulan itu disampaikan Farhat setelah PSI menyatakan menolak perda berlandaskan agama.
Menurutnya, sikap PSI itu cenderung akan memperkeruh situasi polisi jelang Pilpres 2019 mendatang. Berbanding terbalik, Farhat menganggap hukum perda yang berlandaskan agama malah memberikan kedamaian di tengah masyarakat.
"Partai PSI dikeluarin aja dari Koalisi Jokowi Maruf Amin, toleransi sih toleransi, tapi norma-norma hukum Islam yang tumbuh dan hidup di Indonesia selama ini justru membawa kedamaian dan ketertiban," kata Farhat dalam akun Instagram pribadinya @farhatabbastv226 yang diunggah Selasa (27/11/2018).
Farhat pun mengecam beberapa politisi PSI untuk tidak sembarang mengemukakan pendapat soal perda syariah dan perda injil yang dianggap malah membatasi kebebasan beragama.
Lebih lanjut Fahri menilai PSI tidak perlu bergabung kembali dengan koalisi pendukung Jokowi - Maruf Amin. Hal itu diucapkannya karena melihat unsur milenial dalam Koalisi Indonesia Kerja sudah bisa terwakili oleh PKPI. Diketahui, PKPI kini dipimpin oleh politisi muda Diaz Hendropriyono.
"Jadi PSI tak perlu Iagi ada di koalisi Jokowi-MA, hanya memancing di air keruh saja, alias nggak ngaruh buat kemenangan Pak Jokowi ! Jokowi Tetap 2 Periode ! Ianjutkan !," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
1.131 Aktivis Dikriminalisasi, ICEL dan Koalisi Sipil Desak Kapolri Terbitkan Perkap Anti-SLAPP
-
Kemajuan yang Membebani: Ketika Perempuan Jadi Korban Pertama Pembangunan
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman