Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan, Presiden kedua RI yang juga penguasa otoriter era Orde Baru Soeharto adalah simbol praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN.
Raja Juli Antoni mengakui, siap berdiskusi dengan pihak-pihak yang membela serta mengagung-agungkan Soeharto.
"Jika ada yang mau memproses pernyataan saya ke kepolisian silakan, karena itu koridor hukum. Tapi akan lebih baik pernyataan saya dijadikan sebuah diskusi," kata Raja Juli Antoni, seperti diberitakan Antara, Sabtu (1/12/2018).
Dia juga siap diundang untuk membuktikan Soeharto merupakan simbol KKN. "Saya dulu aktif dengan teman-teman menurunkan Pak Harto, dan Pak Harto adalah simbol dari KKN yang ketika itu harus diturunkan karena negeri ini telah rusak oleh tiga kata KKN itu," jelasnya.
Ketua DPP PSI Tsamara Amany menilai, pernyataan sekjen partainya berdasarkan fakta dan data yang jelas.
"Saya pikir tidak perlu dilaporkan. Karena banyak data dan bukti. Sebaiknya kita buka ruang diskusi," ujar Juru Bicara Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin ini.
Dia mengatakan, pihak yang tidak sependapat dengan pernyataan Sekjen PSI dapat menunjukkan fakta dan data sebaliknya.
"Sayang banget kalau hanya melaporkan tanpa adanya diskusi yang menarik," ujarnya.
Sementara itu Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menegaskan, Presiden RI kedua Soeharto merupakan bapak bangsa peletak dasar pembangunan NKRI.
Baca Juga: Coba Tips Jitu Cegah Badan Pegal Linu Saat Bangun Tidur
Dia mengatakan, Soeharto memang diturunkan salah satunya karena KKN. Tetapi kata dia, KKN tetap terjadi sampai saat ini.
"Soeharto tidak pernah mengajarkan korupsi, justru sebaliknya di zamannya, jarang ada korupsi seperti saat ini," jelasnya.
Sebelumnya, Ahmad Basarah, politikus PDIP sekaligus Juru Bicara Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin, menyebut Soeharto adalah guru korupsi.
Cap tersebut disematkan Basarah terhadap Soeharto sebagai tanggapan ucapan kubu Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang menyebut korupsi di Indonesia sudah stadium 4 alias akut.
Soeharto sendiri adalah mantan mertua Capres Prabowo Subianto. Sejumlah anggota tim sukes Prabowo juga mengklaim, mantan Danjen Kopassus tersebut akan melanjutkan sejumlah program Soeharto kalau sukses menang dalam Pilpres 2019.
Basarah menjelaskan, budaya korupsi justru dimulai saat pemerintahan Soeharto. TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang pencanangan program pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme juga merupakan respons terhadap praktik korupsi Soeharto pada era awal reformasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Viva Terbaik untuk Tutupi Flek Hitam, Harga Mulai Rp20 Ribuan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- Mulai Hari Ini! Sembako dan Minyak Goreng Diskon hingga 25 Persen di Super Indo
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Sekelas Brio untuk Keluarga Kecil
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
Pilihan
-
Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Zambia: Garuda Muda Bidik 3 Poin Perdana
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Kompak Stagnan, Tapi Antam Masih Belum Tersedia
-
Jokowi Takziah Wafatnya PB XIII, Ungkap Pesan Ini untuk Keluarga
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
Terkini
-
Sindir Pajak hingga Sembako, Ahmad Sahroni Muncul usai Rumah Dijarah: Alhamdulillah Saya Tak Korupsi
-
Rencana Projo Ganti Logo, Sinyal Budi Arie Mulai Menjauh dari Jokowi?
-
Terekam CCTV! Trio 'Triceng' Beraksi: Bobol Pagar Bawa Kabur Motor, Ayam, Serta Sandal di Cipayung
-
Hidup dalam Bau Busuk, Warga Desak Penutupan RDF Rorotan
-
Gagah! Prabowo Serahkan Kunci Pesawat Angkut Terbesar TNI AU Airbus A400M, Ini Kehebatannya
-
MKD Cecar 7 Saksi Kasus 'Joget' DPR: Nasib Sahroni, Nafa Urbach hingga Uya Kuya Ditentukan
-
BMKG: Puncak Musim Hujan Dimulai November, Suhu Masih Panas hingga 37 Derajat Celsius
-
Dengar Keterangan Saksi dan Ahli, MKD Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Sahroni hingga Eko Patrio
-
Gagal Makzulkan Bupati Pati, 2 Aktivis Kena Bui: Dijerat Pasal Berlapis Usai Blokir Pantura
-
Santai Digugat Buronan e-KTP, KPK Pede Hakim Bakal Acuhkan Praperadilan Paulus Tannos, Mengapa?