Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan, Presiden kedua RI yang juga penguasa otoriter era Orde Baru Soeharto adalah simbol praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN.
Raja Juli Antoni mengakui, siap berdiskusi dengan pihak-pihak yang membela serta mengagung-agungkan Soeharto.
"Jika ada yang mau memproses pernyataan saya ke kepolisian silakan, karena itu koridor hukum. Tapi akan lebih baik pernyataan saya dijadikan sebuah diskusi," kata Raja Juli Antoni, seperti diberitakan Antara, Sabtu (1/12/2018).
Dia juga siap diundang untuk membuktikan Soeharto merupakan simbol KKN. "Saya dulu aktif dengan teman-teman menurunkan Pak Harto, dan Pak Harto adalah simbol dari KKN yang ketika itu harus diturunkan karena negeri ini telah rusak oleh tiga kata KKN itu," jelasnya.
Ketua DPP PSI Tsamara Amany menilai, pernyataan sekjen partainya berdasarkan fakta dan data yang jelas.
"Saya pikir tidak perlu dilaporkan. Karena banyak data dan bukti. Sebaiknya kita buka ruang diskusi," ujar Juru Bicara Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin ini.
Dia mengatakan, pihak yang tidak sependapat dengan pernyataan Sekjen PSI dapat menunjukkan fakta dan data sebaliknya.
"Sayang banget kalau hanya melaporkan tanpa adanya diskusi yang menarik," ujarnya.
Sementara itu Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menegaskan, Presiden RI kedua Soeharto merupakan bapak bangsa peletak dasar pembangunan NKRI.
Baca Juga: Coba Tips Jitu Cegah Badan Pegal Linu Saat Bangun Tidur
Dia mengatakan, Soeharto memang diturunkan salah satunya karena KKN. Tetapi kata dia, KKN tetap terjadi sampai saat ini.
"Soeharto tidak pernah mengajarkan korupsi, justru sebaliknya di zamannya, jarang ada korupsi seperti saat ini," jelasnya.
Sebelumnya, Ahmad Basarah, politikus PDIP sekaligus Juru Bicara Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin, menyebut Soeharto adalah guru korupsi.
Cap tersebut disematkan Basarah terhadap Soeharto sebagai tanggapan ucapan kubu Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang menyebut korupsi di Indonesia sudah stadium 4 alias akut.
Soeharto sendiri adalah mantan mertua Capres Prabowo Subianto. Sejumlah anggota tim sukes Prabowo juga mengklaim, mantan Danjen Kopassus tersebut akan melanjutkan sejumlah program Soeharto kalau sukses menang dalam Pilpres 2019.
Basarah menjelaskan, budaya korupsi justru dimulai saat pemerintahan Soeharto. TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang pencanangan program pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme juga merupakan respons terhadap praktik korupsi Soeharto pada era awal reformasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu