Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan, dalam mengukur tingkat korupsi di sebuah negara, tidak dapat disamakan dengan istilah seperti penyakit kanker.
Hal itu dikatakannya demi menanggapi pernyataan dari Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia mengalami penyakit korupsi dengan tingkat stadium 4.
Dijelaskan Laode, ukuran sebuah negara di dunia dilihat dari tingkat tinggi maupun rendahnya korupsi dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang diterbitkan oleh Transparency International (TI).
"Jadi, ukuran korupsi itu beda dengan ukuran penyakit kanker, stadium satu, dua, tiga, empat. Ukuran korupsi itu harus dilihat dari corruption perception index kita," kata Laode di Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Menurut Laode, Indonesia dalam IPK tahun 2017 lalu memiliki poin 37. Di mana Indonesia menempati urutan ke-96 dari 180 negara yang telah dilakukan survei.
Maka itu, Laode meminta semua pihak menggunakan tolok ukur yang sudah ada dalam menilai tingkat korupsi di Indonesia. Bukan menilai tingkat korupsi dari pihak yang memang bukan kapasitas dalam menentukan tingkat korupsi di dunia.
"Tetapi, apakah itu stadium empat atau tiga lebih bagus kita pakai standar yang corruption perception index dibanding kita memakai standar yang nggak pernah dipakai untuk mengukur tingkat korupsi suatu negara," imbuh Laode.
Berita Terkait
-
Begini Ekspresi Bos PT Sinar Mas Usai Diperiksa KPK
-
Kasus Penembakan Pekerja di Papua, Prabowo: Apa yang Mau Saya Jawab?
-
Reuni 212 Disebut Bukan Gerakan Keagamaan, Bawaslu Diminta Bertindak
-
Sindir Awak Media, Prabowo: Mereka ke Sini Tunggu Gue Salah Ngomong
-
Persoalkan Pemberitaan Reuni 212, Prabowo: Kamu dari Media Mana?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi