Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendukung penanganan yang dilakukan Polri dan TNI terkait penembakan pekerja Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12) akhir pekan lalu.
Namun, Komnas HAM meminta Polri dan TNI transparan dalam melakukan pencarian dan penindakan para pelaku penembakan.
Hal itu disampaikan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM dan Komisi Pemantauan dan Penyelidikan, Kamaruddin di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).
"Setiap tindakan itu nanti mesti disampaikan secara terbuka oleh kepolisian sehingga semua orang tahu bahwa tindakan itu dilakukan secara tepat," ujarnya.
Pasalnya, kata dia, ada sejumlah hal yang ditakutkan dalam penanganan yang dilakukan polisi. Salah satu yang dikhawatirkan adalah, adanya praktik salah tangkap.
"Itu yang menjadi konsern komnas HAM, maka meminta semua prosesnya itu terbuka supaya tidak menjadi spekulasi-spekulasi baru di kemudian hari, kenapa? Kalau spekulasi terjadi, itu isunya berkembang ke mana-mana," terangnya.
Namun, terlepas kekhawatiran itu, pihaknya berharap polisi bisa menuntaskan kasus ini. Pihaknya menilai aksi pembantaian ini dikategorikan sebagai tindakan keji.
"Jika peristiwa pembunuhan tidak manusiawi di Nduga itu ditangani tidak secara tepat dan baik, maka akan mudah berkembang menjadi permasalahan hak asasi manusia," tutupnya.
Baca Juga: Duh! Lawan Arsenal, Man United Terancam Tanpa 6 Pemain Belakang
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi