Suara.com - Badan Pemenangan Nasional pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno meminta pihak-pihak yang merasa terganggu dengan seruan ganti presiden di acara Reuni 212 di Monas untuk langsung melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Andre Rosiade, juru bicara Tim Pemenangan Capres Prabowo Subianto, menilai pihaknya tak melakukan pelanggaran saat menghadiri Reuni 212 pada Minggu 2 Desember kemarin, meski dalam acara itu Habib Rizieq Shihab sempat menyerukan untuk ganti presiden pada 2019.
"Itu kan Pak Prabowo dan Pak Sandi enggak melakukan kampanye seperti itu, enggak ada masalah kita nggak melakukan kampanye sama sekali," ujar Andre kepada Suara.com, Rabu (5/12/2018).
Namun jika ada pihak yang menganggap ada kampanye terselubung, sambung Andre, maka mereka dipersilahkan untuk melaporkannya langsung ke Bawaslu.
"Kalau memang ada yang nyinyir menuduh kami berkampanye, silahkan proses ke Bawaslu. Tapi yang jelas pihak kami tidak melakukan kampanye terselubung, tidak ada atribut, tidak ada pemaparan visi misi, tidak ada ajakan pilih saya kata Prabowo," ujar Andre.
Adapun dalam Reuni 212 Rizieq meminta agar massa aksi untuk memilih capres dan cawapres sesuai hasil ijtimak ulama. Melalui sambungan telepon dari Mekah, Arab Saudi, Rizieq menganggap haram hukumnya memilih capres dan cawapres dari partai yang diklaimnya sebagai penista agama.
"Saya mengajak semua yang ada di sini untuk berubah dan perubahan yang paling dekat adalah 2019 ganti presiden," kata Rizieq ketika itu.
Berita Terkait
-
Teka-teki Menko Polkam Baru: Nama Mahfud MD hingga Letjen Purn. Djamari Chaniago Mencuat
-
Pengamat: Dulu Arab Spring Kini Asian Blitzer, Serangan Kilat Bertenaga AI Ancam Rezim Prabowo
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Beredar Surat Pernyataan Makan Bergizi Gratis, Orangtua Disuruh Tanggung Risiko Keracunan
-
Raffi Ahmad Menolak Jadi Menpora RI
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka