Suara.com - Calon legislatif (caleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku rela tidak dibayar jika berhasil masuk ke dewan parlemen. Janji itu disampaikan apabila mereka tidak bisa menyelesaikan undang-undang dengan tepat waktu.
Pernyataan itu disampaikan kala sejumlah caleg dari PSI mendatangi Gedung DPR untuk meminta data terkait anggaran yang sudah digunakan oleh anggota parlemen. Alasan mereka melakukan itu karena mendengar usulan KPK agar anggota DPR tidak digaji kalau tidak bisa menyelesaikan undang-undang.
"Kalau misalnya nanti PSI masuk (DPR) kita rela nih nggak dibayar, kalau misalnya kita nggak bisa menghasilkan umpannya undang-undang yang berkualitas gitu. Kalau Prolegnas 20 kita cuma 5. kita rela nih tidak dibayar, bahkan kita rela di PAW," kata salah satu Caleg PSI, Mikhail Gorbachev Dom di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jumat (7/12/2018).
Selain itu, PSI pun tengah melakukan penelitian soal kinerja anggota DPR yang dinilai buruk oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Oleh karenanya, sejumlah caleg dari PSI mendatangi Gedung DPR untuk meminta data terkait dengan anggaran.
"Contohnya kayak akunter seperti masa reses itu masih belum ada datanya, itu sekarang kami bawa surat ke sini," ujarnya.
"Kita memang lagi melakukan riset. Riset kita agak panjang dan kita nggak mau asal bunyi," imbuh dia.
Berita Terkait
-
Nilai Kerja DPR Buruk, PSI Geruduk Gedung DPR
-
Minta Prabowo Dirukiyah, TKN Jokowi: Itu Urusan Pribadi Guntur dan PSI
-
Bela Prabowo, Munarman: Guntur Romli yang Mesti Dirukiah
-
Sandiaga Lebih Hebat dari Nabi Yusuf Dalam Mengatasi Krisis, PSI : Arogan!
-
PSI: Reuni 212 Diikuti 11 Juta Orang Kesurupan, Prabowo Harus Dirukiah
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun
-
Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM