Suara.com - Dua orang pekerja pembangunan SMP dan Puskesmas di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga yang selamat saat konflik bersenjata TNI – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM di Pos TNI Mbua, memberikan kesaksiannya.
Kedua saksi bernama Saleh dan Makbul. Saleh adalah pekerja pembangunan Puskesmas di Mbua. Sedangkan Makbul adalah buruh pembangunan gedung SMP Mbua.
Saleh mengakui, saat terjadi penyerangan pos TNI di Mbua, Senin (3/12) pagi—setelah terjadi penembakan sejumlah pekerja di Distrik Yall—ia bersama sejumlah anggota dan pekerja lainnya mengosongkan pos sekitar pukul 23.00 waktu Papua.
“Setelah kami kosongkan pos karena diserang itu, kami lari ke hutan sambil membawa jenazah anggota TNI yang tewas tertembak untuk menyembunyikan jenazah,” kata Saleh seperti diberitakan Tabloid Jubi di Batalyon 756/WMS, Rabu (5/12/2018).
Saleh menjelaskan, ada pula anggota TNI yang ikut melarikan diri bersama dirinya dan rombongan buruh. Mereka pula yang saling bergantian mengangkat mayat anggota TNI menuju tempat aman ke arah Wamena.
“Kami menyelamatkan diri dari jam lima pagi hingga jam 7 malam, sampai bisa ditemui tim aparat gabungan yang sudah tiba di Mbua. Yang menyerang kami ini ada mungkin puluhan orang,” ujar Saleh.
Sementara Makbul mengungkapkan, pos TNI Mbua diserang mulai pukul 05.00 WP dan terjadi kontak senjata hingga malam hari pukul 19.00 WP.
“Pada saat penyerangan pos TNI itu, kebetulan ada empat orang yang berhasil lolos saat penembakan di distrik Yall dan kabur ke pos TNI sehingga kami diserang,” kata Makbul.
Saat penyerangan pos, kata dia, ada sejumlah pekerja yang terkena tembakan, lemparan batu. Ada pula yang pura-pura meninggal dan semuanya berhasil lolos.
Baca Juga: PSI: Prabowo - Sandiaga Itu Lebih Banyak Tampil dengan Jargon
“Kami bergantian pikul jenazah sambil melarikan diri, kalau kita tidak lari semua pasti jadi korban,” kata Makbul.
Cuma Buru TNI
Nathal, mantan karyawan PT Istaka Karya, memunyai keterangan berbeda. Meski kesaksiannya ini terjadi di 2017, namun pengalamannya selama bekerja sebagai seorang operator alat berat di proyek jalan dan jembatan Habema-Mugi ia sempat mengalami hal-hal yang dianggap rawan juga.
I menuturkan bekerja di proyek tersebut pada tahun 2017. Kala itu, dia sempat meminta agar pekerja proyek Trans Papua dibuatkan surat perjanjian kerja (SPK) dari perusahaan sebagai pegangan atau jaminan bagi keluarganya.
“Permintaan saya itu sempat ditunda sampai saya akhirnya naik ke lokasi proyek,” kata Nathal.
Ia menceritakan, awal pengerjaan proyek, seluruh pekerja sipil selalu dikawal pihak keamanan minimal enam orang dan setiap minggu bergantian, bahkan mereka tinggal satu kamp dengan aparat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu