Suara.com - Pendekatan ekonomi kepada masyarakat Papua penting dilakukan. Hanya saja tidak cukup untuk menyelesaikan akar masalah konflik - konflik di Papua.
Hal itu dinyatakan Direktur Imparsial Al Araf. Araf mengatakan terjadinya penembakan di Trans Papua membuktikan masalah di Papua bukan hanya ekonomi saja.
“Ada persepsi bahwa problem ini semata-mata karena ada persoalan ketidakadilan ekonomi. Itu benar, tidak salah. Pembangunan ekonomi penting dilakukan. Tapi itu tidak cukup menyelesaikan akar permasalahan di Papua secara keseluruhan,” kata Araf di Jakarta, Kamis (6/12/2018) kemarin.
Araf menilai ketidakadilan ekonomi hanya satu dari sejumlah faktor penyebab terjadinya konflik di Papua. Faktor lainnya yakni problem historis, marginalisasi masyarakat Papua, dan tidak tuntasnya kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Hal ini menyebabkan konflik di Papua terus berulang.
Dalam rentang 2017 hingga 2018, Imparsial mencatat ada 35 kekerasan yang melibatkan senjata terjadi di Papua. 14 Peristiwa di antaranya terjadi pada 2017, dan 21 peristiwa pada 2018.
Kekerasan tidak hanya dilakukan oleh kelompok bersenjata terhadap warga sipil, namun juga oleh aparat keamanan. Tidak semua konflik itu dipicu oleh separatisme.
Araf meminta agar pemerintah meningkatkan dialog dengan masyarakat Papua ke arah yang lebih substantif. Masyarakat Papua harus ditempatkan sebagai subjek dalam penyelesaian persoalan di Papua.
Dalam kedudukan sebagai subjek itu, maka penting bagi pemerintah untuk mendengarkan dan mengakomodasi pandangan masyarakat Papua tentang peta jalan penyelesaian konflik di Papua.
Pemerintah di era Presiden Joko Widodo dinilai telah mulai membangun ruang dialog itu secara bertahap, salah satunya dengan kunjungan berulang kali ke Papua, juga memanggil tokoh-tokoh Papua ke Jakarta.
Baca Juga: Kesaksian Korban Saat Detik-detik Mencekam Penembakan di Trans Papua
“Langkah Jokowi cukup baik tapi belum maksimal. Perlu dorongan lebih masif agar dialog lebih substantif,” ujar Araf.
Anggota Akademisi untuk Papua Damai, Antie Solaiman berharap penembakan pekerja Trans Papua di Kabupaten Ndagu menjadi pintu pembuka dialog yang lebih substantif antara pemerintah dengan masyarakat Papua.
“Usulan saya, pendekatan yang selama ini dilakukan Indonesia lewat ekonomi, ada roadmap dan pembangunan infrastruktur di Papua, tapi satu yang mereka usulkan dan sulit diterima adalah permintaan dialog,” kata Antie. (Anadolu)
Berita Terkait
-
Kesaksian Korban Saat Detik-detik Mencekam Penembakan di Trans Papua
-
Daftar Nama Korban Meninggal dan Selamat Insiden Penembakan di Trans Papua
-
7 Jenazah Korban Penembakan di Trans Papua Dievakusi ke Timika
-
Penembakan di Trans Papua, 5 Pekerja PT Istaka Karya Belum Ditemukan
-
Cerita Heroik 2 Warga Nduga Selamatkan Pekerja Istaka Karya dari Penembakan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu