Suara.com - Provinsi Jawa Tengah (Jateng) diprediksi bakal menjadi lahan pertarungan (battle ground) dua pasang kandidat Capres-Cawapres di Pilpres 2019.
Menyadari elektabilitas di wilayah itu masih rendah, Capres-Cawapres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berencana memindahkan posko pemenangan dari Jakarta ke Jawa Tengah. Langkah itu diambil demi meraih elektabilitas tinggi di wilayah yang dikenal sebagai kandang banteng atau PDIP.
Ketua DPP Partai Gerindra, Nizar Zahro menjelaskan, dua daerah di Indonesia yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi proyeksi utama dalam masa kampanye. Pasalnya, berdasarkan hasil survei, elektabilitas Prabowo-Sandiaga di dua wilayah itu belum juga menunjukkan hasil yang memuaskan.
"Menurut survei, di dua provinsi ini elektabilitas Prabowo-Sandiaga masih perlu digenjot. Terutama di Jawa Tengah, perlu penetrasi yang lebih kuat agar dukungan kepada Prabowo-Sandiaga bisa meningkat signifikan," kata Nizar dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Selasa (11/12/2018).
Usai pemindahan konsentrasi posko pemenangan, kubu Prabowo-Sandiaga selanjutnya akan menyasar ke daerah-daerah di mana masyarakatnya tidak terbiasa menggunakan sosial media. Kampanye dengan berdialog menjadi salah satu cara yang dinilai ampuh demi meningkatkan elektabilitas.
Selain itu, Nizar menilai, Jateng yang kini akrab dikenal sebagai kandang banteng karena mayoritas masyarakatnya mendukung PDIP bukan menjadi sebuah hambatan. Dirinya yakin, kekuatan tim Prabowo-Sandiaga akan mematahkan stigma Jateng sebagai kandang banteng.
"Tidak penting Jawa Tengah distigmakan sebagai kandeng banteng. Dengan penetrasi yang kuat, diyakini stigma tersebut akan luluh lantah," ujarnya.
Keyakinan Nizar untuk menggerus suara Jokowi-Ma'ruf Amin di Jateng diperkuat dengan hasil Pilpres 2009 di mana kala itu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil merebut suara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di kandangnya sendiri.
"Itu artinya, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Dan sangat terbuka kemungkinan Prabowo kalahkan Jokowi di Jawa Tengah," pungkasnya.
Baca Juga: Ngaku Pejabat Konjen Amerika Serikat, Joko Perdaya 6 Warga Jatim
Berita Terkait
-
Fokus di Jateng, Begini Strategi Prabowo Taklukan Kandang Banteng
-
Posko Prabowo Pindah ke Jateng, PDIP: Biar Sandi Paham Cara Hormati Makam
-
Taklukkan PDIP di Jateng, Kubu Prabowo Andalkan Putri Bung Karno
-
Prabowo Sindir Soal Utang, Menko Darmin Bela Jokowi
-
Timses Jokowi Tak Gentar Prabowo Mau Pindah Markas di Jateng
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung