Suara.com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menganggap ada upaya dari Partai Gerindra untuk menghalang-halangi pembahasan wakil gubernur Jakarta. Sebab, pertemuan pembahasan wagub dibatalkan.
Suhaimi menerangkan, pihaknya sebelumnya telah membuat surat undangan kepada Gerindra untuk menghadiri acara pertemuan membahas wagub DKI pada 4 Desember 2018. Namun, pertemuan itu dibatalkan lantaran berbenturan dengan bimbingan teknis (bimtek) DPRD Jakarta di Semarang.
"Kami sudah kirim surat dan kemudian kita minta 4 Desember ternyata ada beberapa kegiatan jadi ditunda karena bimtek," kata Suhaimi saat dihubungi, Selasa (11/12/2018).
Pertemuan itu seharusnya menjadi langkah awal dalam menentukan wagub pengganti Sandiaga Uno.
Namun, Suhaimi merasa langkah awal yang hendak dicapai oleh PKS justru berusaha dihalang-halangi atau dalam istilah Jawa ia sebut sebagai 'diserimpet'.
"(Pertemuan) sebagai bentuk langkah konkret untuk memajukan nama yang akan kita usung itu ke pak gubernur. Langkah pertamanya saja 'diserimpet'," keluh Suhaimi.
Suhaimi sebelumnya telah mengirimkan surat undangan pertemuan untuk Gerindra pada Selasa (27/11/2018) malam. Dalam surat itu, PKS mengundang Gerindra untuk melakukan pertemuan membahas proses penggantian wagub.
Tak hanya itu, dalam surat itu PKS juga telah melaporkan secara resmi dua nama kandidat wagub DKI Jakarta. Kedua nama kandidat yang diusulkan adalah mantan Wakil Wali kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum DPW PKS DKI.
Baca Juga: Ogah Tanggapi Januari Ahok Bebas, PDIP: Kami Fokus Pemilu
Berita Terkait
-
Akui Elektabilitas Rendah, Kubu Prabowo Optimis Hancurkan Kandang Banteng
-
DPT Akan Ditetapkan 15 Desember, Kubu Prabowo Pastikan Ini ke KPU
-
DKI Masuk Kota Toleransi Terendah, PKS Pertanyakan Laporan SETARA Institut
-
Hadiri Acara Gala Dinner, Prabowo Pakai Setelan Jas dan Dikalungi Bunga
-
Prabowo Ribut Jumlah Peserta Reuni 212, Mardani: Number doesn't Matter
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka