Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyiapkan sanksi bagi seluruh kader bila tidak memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019. Tak main-main, Airlangga akan mencatat nama-nama kader yang tak becus saat melakukan kampanye di daerah-daerah.
"Nanti akan kita catat itu (nama-namanya)," kata Airlangga seperti dikutip Antara, Jumat (14/12/2018).
Airlangga memberikan pengarahan di acara pengukuhan Bappilu Partai Golkar Provinsi Riau dan Pelepasan Sekaligus Penugasan Caleg DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.
Dalam pidatonya, Airlangga meminta agar setiap kader Golkar di Riau menghadiri acara pelantikan Tim Kampanye Daerah (TKD) Riau pasangan Jokowi-Ma'ruf di Hotel Prime Park, Pekanbaru pada Sabtu (15/12) siang. Menurutnya, seluruh kader wajib datang di acara yang akan dihadiri capres petahana Jokowio. Jika, tidak hadir, para kader akan diberikan saksi
"Besok wajib hadir, kalau gak hadir tak akan dapat posisi strategis setelah Pemilu," tegas Airlangga.
DPP Partai Golkar terlihat sangat serius untuk meminta kadernya di daerah untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Pada acara tersebut, Airlangga mempresentasikan bahan berisi pencapaian empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bahan presentasi tersebut bahkan dicetak dan disebarkan untuk para undangan acara.
Dia meminta agar setiap caleg dalam kampanyenya juga memaparkan pencapaian pemerintahan Presiden Jokowi selama empat tahun terakhir, seperti pembangunan infrastruktur, keberhasilan menekan inflasi, menurunkan jumlah pengangguran dan penduduk miskin hingga untuk melawan kampanye negatif "serbuan" tenaga kerja China ke Indonesia.
"Bantu melawan isu tenaga kerja asing asal China di Indonesia. Tenaga kerja China hanya sedikit, yang banyak turis," katanya.
Airlangga menyatakan agar setiap kader tidak melupakan bahwa Partai Golkar sudah memutuskan untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf karena capaian kinerjanya dalam pembangunan Indonesia selama empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi sudah terbukti.
Baca Juga: Urung Juara, Febri Hariyadi Tetap Syukuri Pencapaian Persib di Liga 1 2018
"Bagi Partai Golkar sangat penting agar pembangunan ini terus dilanjutkan. Inilah adalah alasan kepada Golkar mendukung Pak Jokowi, karena capaian-capaiannya jelas," ujarnya.
Berita Terkait
-
Menanti Janji La Nyalla, Gerindra: Jangan Kaya Ruhut, Kupingnya Masih Dua
-
Taklukkan PDIP di Jateng, Kubu Prabowo Andalkan Putri Bung Karno
-
Pemilih di Indonesia Timur Lebih Dukung Jokowi Ketimbang Prabowo
-
Hadapi Isu SARA, Jokowi-Maruf Dibekingi Habaib Muda
-
Alasan Panitia Reuni 212 Memilih Undang Prabowo Ketimbang Jokowi
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara