Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyiapkan sanksi bagi seluruh kader bila tidak memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019. Tak main-main, Airlangga akan mencatat nama-nama kader yang tak becus saat melakukan kampanye di daerah-daerah.
"Nanti akan kita catat itu (nama-namanya)," kata Airlangga seperti dikutip Antara, Jumat (14/12/2018).
Airlangga memberikan pengarahan di acara pengukuhan Bappilu Partai Golkar Provinsi Riau dan Pelepasan Sekaligus Penugasan Caleg DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.
Dalam pidatonya, Airlangga meminta agar setiap kader Golkar di Riau menghadiri acara pelantikan Tim Kampanye Daerah (TKD) Riau pasangan Jokowi-Ma'ruf di Hotel Prime Park, Pekanbaru pada Sabtu (15/12) siang. Menurutnya, seluruh kader wajib datang di acara yang akan dihadiri capres petahana Jokowio. Jika, tidak hadir, para kader akan diberikan saksi
"Besok wajib hadir, kalau gak hadir tak akan dapat posisi strategis setelah Pemilu," tegas Airlangga.
DPP Partai Golkar terlihat sangat serius untuk meminta kadernya di daerah untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Pada acara tersebut, Airlangga mempresentasikan bahan berisi pencapaian empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bahan presentasi tersebut bahkan dicetak dan disebarkan untuk para undangan acara.
Dia meminta agar setiap caleg dalam kampanyenya juga memaparkan pencapaian pemerintahan Presiden Jokowi selama empat tahun terakhir, seperti pembangunan infrastruktur, keberhasilan menekan inflasi, menurunkan jumlah pengangguran dan penduduk miskin hingga untuk melawan kampanye negatif "serbuan" tenaga kerja China ke Indonesia.
"Bantu melawan isu tenaga kerja asing asal China di Indonesia. Tenaga kerja China hanya sedikit, yang banyak turis," katanya.
Airlangga menyatakan agar setiap kader tidak melupakan bahwa Partai Golkar sudah memutuskan untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf karena capaian kinerjanya dalam pembangunan Indonesia selama empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi sudah terbukti.
Baca Juga: Urung Juara, Febri Hariyadi Tetap Syukuri Pencapaian Persib di Liga 1 2018
"Bagi Partai Golkar sangat penting agar pembangunan ini terus dilanjutkan. Inilah adalah alasan kepada Golkar mendukung Pak Jokowi, karena capaian-capaiannya jelas," ujarnya.
Berita Terkait
-
Menanti Janji La Nyalla, Gerindra: Jangan Kaya Ruhut, Kupingnya Masih Dua
-
Taklukkan PDIP di Jateng, Kubu Prabowo Andalkan Putri Bung Karno
-
Pemilih di Indonesia Timur Lebih Dukung Jokowi Ketimbang Prabowo
-
Hadapi Isu SARA, Jokowi-Maruf Dibekingi Habaib Muda
-
Alasan Panitia Reuni 212 Memilih Undang Prabowo Ketimbang Jokowi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO