Suara.com - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif akan memanggil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta guna membahas masalah KTP elektronik (e-KTP). Hal tersebut dilakukan menyusul ditemukannya ribuan e-KTP tercecer di Pondok Sawit, Jakarta Timur, belum lama ini. Sementara masih ada banyak warga DKI yang belum kebagian blangko.
Syarif mengatakan, pertemuan akan digelar di gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (18/12/2018) pukul 9.00 WIB. Dalam pertemuan itu, DPRD DKI akan membahas penanganan e-KTP di Ibu Kota.
"Pertemuan jadi Selasa pukul 9.00 WIB. Undangan sudah diberikan ke Dinas Dukcapil," kata Syarif ketika dihubungi, Senin (17/12/2018).
Dalam pertemuan itu, Syarif ingin memastikan cara Dukcapil menangani masalah e-KTP. Karena dari beberapa kasus yang ditemui, pihak DPRD belum mendapat laporan secara langsung.
Maraknya penemuan e-KTP tercecer saat tahun politik menjadi salah satu sorotan utama DPRD. Mereka ingin memastikan prosedur pemusnahan e-KTP yang dilakukan selama ini berjalan atau tidak.
"Kita ingin tahu prosedur pemusnahan e-KTP yang invalid, rusak, kedaluarsa bagaimana sebenarnya. Publik harus tahu cara memusnahkannya apakah dibuang di sawah atau di mana," ungkap Syarif.
Selain itu, Syarif juga ingin menindaklanjuti laporan dari warga yang mengaku belum kebagian blangko e-KTP.
"Ada blangko yang tercetak sementara ada waiting list yang sangat panjang, gimana mengatasinya. Jakarta sebagai Ibu Kota menjadi sorotan harus punya sistem yang baik. Apalagi berkaitan dengan pemilu," tutupnya.
Sebelumnya, warga menemukan ribuan e-KTP yang tercecer di pinggir Jalan Karya Bakti IV RT 3, RW 11 Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Berat blangko e-KTP yang ditemukan mencapai 20 kilogram, sementara jumlah e-KTP yang tercecer sekitar 2.000 lembar. Kasus tersebut saat ini masih dalam penyelidikan polisi.
Berita Terkait
-
Bebas dari Penjara, Kekayaan Setya Novanto Tembus Ratusan Miliar!
-
ICW Sebut Kebebasan Setya Novanto sebagai Kemunduran Agenda Pemberantasan Korupsi
-
Koruptor e-KTP Bebas Bersyarat, Sorotan Tertuju pada Konsistensi Pemerintah
-
Jawab Kritik Publik soal Pembebasan Bersyarat, Sahroni: Setya Novanto Tidak Diampuni
-
Puncak Komedi Setya Novanto: Diejek Satu Indonesia dengan Meme Tiang Listrik dan Bakpao
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Alasan Penggugat Minta Gibran Ganti Rugi Rp125 Triliun soal Ijazah SMA
-
Pelican Crossing Cikini Diapresiasi Warga dan Pengamat
-
Yurike Sanger Istri Ke-7 Soekarno Wafat di Amerika, Terungkap Penyebab Wafatnya Sang 'Yuri Sayang'
-
Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama Tahun 2026, Catat Tanggalnya
-
Resmi Diumumkan, Ini Dia 8 Hari Cuti Bersama 2026, Siap-siap Atur Jadwal Libur Panjang dari Sekarang
-
Minta Maaf Kasus Keracunan MBG Kembali Terulang, Pemerintah: Bukan Kesengajaan
-
Sejarah Bakal Berakhir! Kementerian BUMN di Ambang Dilebur ke Danantara, Istana-DPR Beri Sinyal Kuat
-
Wali Kota Prabumulih Langgar Aturan Buntut Copot Kepsek SMPN 1, Ini Sanksi dari Kemendagri
-
Modus Licik Eks Pejabat MA Zarof Ricar Sembunyikan Aset Rp35 Miliar, Ternyata Atas Nama Dua Anaknya
-
Wali Kota Prabumulih Beri Hadiah Motor Listrik ke Kepsek SMPN 1, Auto Dinyinyiri Warganet