Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau Partai Golkar tidak mencontoh Partai Demokrat soal jargon anti korupsi. Hal itu, disampaikan JK lantaran Partai Demokrat sempat membuat jargon anti korupsi namun banyak kadernya yang belakangan ini justru terjerat kasus korupsi.
JK mengatakan Partai Golkar juga pernah mengatakan anti korupsi. Namun ternyata mantan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar yakni Setya Novanto dan Idris Marham juga tersangkut kasus korupsi.
"Ini memang sulit karena kalau kita bicara Golkar anti korupsi, wah (mantan) Ketum dan (mantan) Sekjen ada kendala. Bagaimana caranya kita membenarkan itu. Jadi harus dicari tema yang lain," tutur JK saat berpidato di acara Pertemuan Akhir Tahun Partai Golkar di Hotel Darmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018).
"Jangan nanti contohnya kayak semacam Partai Demokrat yang mengatakan anti korupsi, kemudian yang ngomong itu (anti korupsi) ada di dalam (penjara)," lanjutnya.
Diketahui, Partai Demokrat sempat terkenal dengan iklan jargon 'katakan tidak pada korupsi'. Dalam iklan tersebut menampilkan kader Partai Demokrat seperti Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh yang justru dipenjara karena terbukti melakukan korupsi.
Menurut JK, jargon dan janji yang dijual oleh partai justru akan menurunkan suara bila pada kenyataanya tidak sejalan dengan pelaksanaannya. Untuk itu, JK mengimbau para kader Partai Golkar dalam pelaksanaannya juga turut memberikan contoh yang baik.
"Ada yang mengatakan bahwa janji itu adalah sepihak, bahwa pelaksanaannya adalah hal yg lain. Partai itu dilihat di DPR atau dari menterinya, tokohnya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Resmi Gabung Partai Golkar, Ini Dua Jabatan yang Diberikan ke TGB
-
Diklaim Nasdem, Tuan Guru Bajang Alias TGB Malah Gabung Golkar
-
KemenPPPA Apresiasi Lembaga Pusat dan Daerah melalui APE 2018
-
Partai Demokrat: Ada Institusi Siluman dalam Aksi Perusakan Atribut
-
Demokrat Duga Polisi Tutupi Dalang Terkait Perusakan Atribut di Pekanbaru
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu