Suara.com - Partai Demokrat menyebut ada institusi siluman pada kasus perusakan atribut Partai Demokrat yang terjadi di Pekanbaru, Riau pada Sabtu (15/12/2018) lalu. Insitusi siluman itu disebutkan Partai Demokrat sebagai pemberi instruksi atas perusakan.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menjelaskan usai menggelar rapat darurat bersama seluruh petinggi Partai Demokrat dan perwakilan dari DPD Provinsi Riau serta DPC Kota Pekanbaru di kediaman Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jalan Mega Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Selasa (18/12/2018) siang.
Hasilnya, Partai Demokrat menduga ada rancangan yang sistematis untuk aksi perusakkan tersebut. Meskipun tidak dijelaskan secara gamblang.
"Demokrat yakin ada institusi siluman yang menjadi master mind, inisiator, dan pemberi perintah," kata Hinca saat menyampaikan konperensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).
Meski demikian, Hinca menegaskan tidak ada keterlibatan PDIP sebagai institusi siluman yang memberikan perintah untuk merusak ratusan baliho serta spanduk dan bendera Partai Demokrat. Jika memang ada, Hinca menilai pihak itu hanya dimanfaatkan.
"Sejauh yang kami ketahui, tidak ada keterlibatan PDIP sebagai inisiator dan master mind. Kalau toh ada, mereka hanya dimanfaatkan," ujarnya.
Lebih jauh, Hinca mengungkapkan jika peristiwa tersebut di luar sepengetahuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Hampir pasti perusakan atribut Partai Demokrat tersebut di luar pengetahuan Presiden Jokowi," ungkapnya.
Hinca menambahkan, Partai Demokrat tidak ingin memperkeruh situasi, dan SBY menginstruksikan kepada seluruh kader untuk tidak membalas aksi perusakan tersebut.
Baca Juga: Demokrat Duga Polisi Tutupi Dalang Terkait Perusakan Atribut di Pekanbaru
"Keterlibatan PD jelas tidak ada, lebih-lebih sebagai inisiator. Bahkan pada tanggal 15 Desember, Ketum SBY keluarkan instruksi agar tidak membalas melakukan perusakan terhadap atribut parpol lain," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ikon Kota yang Terawat Bisa Menggerakkan Ekonomi, AVIA Ungkap Alasannya
-
Riau Jadi Titik Strategis, Menteri LH Gandeng Kepolisian Amankan Ekosistem Lingkungan
-
Tragedi Lansia di Pekanbaru: Ketika 'Mantan Keluarga' Rancang Skenario Maut Demi Harta
-
Mensos Dorong Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kepri
-
Maut di Balik Salaman Terakhir: Eks Menantu Dalangi Perampokan Sadis Lansia di Pekanbaru
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Gubernur Khofifah Apresiasi, Pemprov Jatim Borong 3 Penghargaan UB Halal Metric Award 2026
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN