Suara.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta masih protes terhadap Komisi Pemilihan Umum yang ingin mencoret namanya sebagai calon anggota legislatif DPD atau caleg DPD di Pileg 2019. Oso meminta KPU taat dengan putusan PTUN dan MA.
Oso menyebut KPU harus kembali ke jalan yang benar dengan memasukkan namanya ke dalam daftar calon tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
"Harapannya kembali ke jalan yang benar," kata OSO usai menghariri sidang pembacaan pokok laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (28/12/2018).
OSO menyatakan tidak menolak putusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD. Namun, tidak sepakat dengan pemberlakuan atas putusan tersebut yang berlaku surut. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan berlaku pada tahun 2024.
Di dalam sidang sengketa pemilu, PTUN telah memutuskan agar memasukkan namanya ke dalam DCT DPD.
"Putusan PTUN juga saya sudah menang, MA juga sudah memerintahkan, Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan PTUN itu," katanya.
Untuk itu, dia berharap agar KPU segera melaksanakan putusan hukum tersebut. Bila tidak, dia menilai terjadi pelanggaran dalam hukum.
Kuasa Hukum Osman Sapta Odang (OSO) Dodi S. Abdulkadir menyampaikan tidak ada komunikasi dari KPU kepada OSO selaku peserta Pemilu Anggota DPD RI seusai dengan putusan PTUN yang memenangkan kliennya tersebut.
Menurut Dodi, usai sidang pertama terkait dengan pelanggaran dugaan administrasi KPU di Bawaslu, Jakarta, Jumat, yang diketahui oleh OSO adalah KPU dengan bersurat memerintahkan Ketua Umum Partai Hanura untuk mundur.
Baca Juga: Gunung Anak Krakatau Siaga, Pulau Sabesi Kini Kosong Tak Berpenghuni
"Di sana ada kata-kata yang dirasakan sebagai ancaman kepada Ketua Umum Partai Hanura apabila Ketua Umum Partai Hanura tidak mundur, Osman Sapta tidak akan dimasukkan ke dalam DCT," katanya.
Hal itu yang dirasakan aneh Oesman Sapta karenaa KPU tidak pernah berkomunikasi kepadanya sebagai calon anggota DPD. Namun, malah mengirim surat ke DPP Partai Hanura.
"Padahal, ada alamat Oesman Sapta sebagai calon DPD ada alamat resminya, itu yang ditanyakan oleh Bawaslu ketika dikonfirmasi seperti itu," katanya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Ira Koesno Jadi Moderator Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019
-
Sebelum Debat, KPU Akan Sosialisasikan Visi dan Misi Capres - Cawapres
-
Moderator Debat Capres - Cawapres Diputuskan 28 Desember, Ini Calonnya
-
Kubu Prabowo dan Jokowi Belum Sepakat, KPU Belum Tentukan Debat Terakhir
-
Mulai 17 Januari 2019, Debat Capres - Cawapres Bisa Disaksikan di TV Ini
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Anak Menkeu Purbaya Sindir Outfit Orang Miskin yang Ingin Terlihat Kaya
-
PPP Pecah? Kubu Mardiono dan Agus Suparmanto Saling Klaim Menang Aklamasi di Tengah Hujan Kursi
-
Jabatan Mentereng Bahlil di Panggung Dunia, Pimpin Pemuda Masjid Bareng Eks Presiden Singapura!
-
Gurita Korupsi TKA: Rumah Mewah Eks Pejabat Kemnaker Disita, Aset Haram Disamarkan Atas Nama Kerabat
-
Soroti Kasus Keracunan MBG, Wamen PPPA Veronica Tan Usul Tiga Perbaikan Kunci
-
Indef Kritik Kebijakan Fiskal Pemerintah: Sektor Riil Sakit, Suntikan Likuiditas Bukan Obatnya
-
Jokowi Ngotot Prabowo-Gibran 2 Periode, Manuver Politik atau Upaya Selamatkan Ijazah Gibran?
-
Siapa Tony Blair? Mendadak Ditunjuk Jadi Pemimpin Transisi Gaza
-
Dian Hunafa Ketahuan Bohong? Pembelaan Ijazah Gibran Disebut Sesat, Gugatan Rp125 T Terus Bergulir!
-
Awas Keracunan! BGN Buka Hotline Darurat Program Makan Bergizi Gratis, Catat Dua Nomor Penting Ini