Suara.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta masih protes terhadap Komisi Pemilihan Umum yang ingin mencoret namanya sebagai calon anggota legislatif DPD atau caleg DPD di Pileg 2019. Oso meminta KPU taat dengan putusan PTUN dan MA.
Oso menyebut KPU harus kembali ke jalan yang benar dengan memasukkan namanya ke dalam daftar calon tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
"Harapannya kembali ke jalan yang benar," kata OSO usai menghariri sidang pembacaan pokok laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (28/12/2018).
OSO menyatakan tidak menolak putusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD. Namun, tidak sepakat dengan pemberlakuan atas putusan tersebut yang berlaku surut. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan berlaku pada tahun 2024.
Di dalam sidang sengketa pemilu, PTUN telah memutuskan agar memasukkan namanya ke dalam DCT DPD.
"Putusan PTUN juga saya sudah menang, MA juga sudah memerintahkan, Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan PTUN itu," katanya.
Untuk itu, dia berharap agar KPU segera melaksanakan putusan hukum tersebut. Bila tidak, dia menilai terjadi pelanggaran dalam hukum.
Kuasa Hukum Osman Sapta Odang (OSO) Dodi S. Abdulkadir menyampaikan tidak ada komunikasi dari KPU kepada OSO selaku peserta Pemilu Anggota DPD RI seusai dengan putusan PTUN yang memenangkan kliennya tersebut.
Menurut Dodi, usai sidang pertama terkait dengan pelanggaran dugaan administrasi KPU di Bawaslu, Jakarta, Jumat, yang diketahui oleh OSO adalah KPU dengan bersurat memerintahkan Ketua Umum Partai Hanura untuk mundur.
Baca Juga: Gunung Anak Krakatau Siaga, Pulau Sabesi Kini Kosong Tak Berpenghuni
"Di sana ada kata-kata yang dirasakan sebagai ancaman kepada Ketua Umum Partai Hanura apabila Ketua Umum Partai Hanura tidak mundur, Osman Sapta tidak akan dimasukkan ke dalam DCT," katanya.
Hal itu yang dirasakan aneh Oesman Sapta karenaa KPU tidak pernah berkomunikasi kepadanya sebagai calon anggota DPD. Namun, malah mengirim surat ke DPP Partai Hanura.
"Padahal, ada alamat Oesman Sapta sebagai calon DPD ada alamat resminya, itu yang ditanyakan oleh Bawaslu ketika dikonfirmasi seperti itu," katanya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Ira Koesno Jadi Moderator Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019
-
Sebelum Debat, KPU Akan Sosialisasikan Visi dan Misi Capres - Cawapres
-
Moderator Debat Capres - Cawapres Diputuskan 28 Desember, Ini Calonnya
-
Kubu Prabowo dan Jokowi Belum Sepakat, KPU Belum Tentukan Debat Terakhir
-
Mulai 17 Januari 2019, Debat Capres - Cawapres Bisa Disaksikan di TV Ini
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Demo Mahasiswa di Bulan Ramadan, Polisi Turunkan Tim Sholawat untuk Pengamanan
-
Polemik Akses Musala di Cluster, Pengembang Buka Suara Usai Diusir Komisi III DPR
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!