Suara.com - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01, Maruf Amin menyerahkan keputusan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal pemilihan moderator debat calon presiden dan calon wakil presiden sesi pertama yang dijadwalkan digelar pada 17 Januari 2018 mendatang.
Diketahui, KPU telah menetapkan dua moderator dalam debat capres dan cawapres itu. Kedua moderator itu adalah Ira Koesno dan Imam Priyono.
"Saya kira kalau moderator siapa saja, kita terserah siapa yang dipilih KPU," ujar Maruf Amin di sela-sela acara Istighosah doa bersama Untuk Korban Tsunami Selat Sunda di halaman Pondok Pesantren Malnu, Menes, Pandeglang, Banten, Sabtu (29/12/2018).
Menurut dia, pemilihan moderator debat capres-cawapres yang terpenting yakni tidak memihak pihak manapun dan objektif. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
"Yang penting moderator itu tidak memihak, dia menyampaikan secara objektif dan tidak menyudutkan salah satu pihak. Sehingga, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu sesuai dengan skenario. Tidak ada penyimpangan, tidak ada yang dirugikan," paparnya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengaku tak masalah siapapun yang menjadi moderator. Ia meyakini KPU memilih moderator debat capres-cawapres yang kredibel.
KPU menetapkan Ira Koesno dan Imam Priyono sebagai moderator debat Capres-Cawapres di Pilpres 2019 sesi pertama. Menurut Ketua KPU Arief Budiman, keputusan tersebut berdasarkan rapat bersama dengan perwakilan tim kampanye pasangan capres dan cawapres peserta Pilpres 2019.
Kedua moderator tersebut juga belum dikonfirmasi atas kesediaanya sebagai moderator debat sesi pertama. Sebab, penetapan moderator tersebut baru diputuskan pada rapat bersama perwakilan tim kampanye paslon capres dan cawapres pada hari Jumat (28/12/2018).
Baca Juga: PVMBG: Potensi Tsunami Akibat Aktivitas Gunung Anak Krakatau Kecil
Berita Terkait
-
Heboh Kasus Match Fixing, Ma'ruf Amin: Manajemen PSSI Perlu Diperbaiki
-
Video Ma'ruf Amin Diedit Jadi Sinterklas, Begini Sikap Ulama Banten
-
Dilarang Berperkara karena Jadi Caleg, Yusril: Silahkan Diskualifikasi Saya
-
KPU Ingatkan Yusril: Caleg Tak Boleh Berpraktik Pengacara
-
Ulama dan Kiai di Banten Gelar Salat Gaib untuk Korban Tsunami
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu