Fadli Zon Ungkap Data Demokrasi Era Jokowi Lebih Buruk dari Timor Leste

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengalami kemunduran. Bahkan peringkat demokrasi Indonesia tertinggal dari Timor Leste.

Fadli menjelaskan, masyarakat selama ini selalu disuguhi isu-isu yang memperlihatkan mundurnya kualitas demokrasi di Indonesia. Mulai dari jaminan kebebasan berkumpul dan berserikat yang menurun, intimidasi terhadap lawan politik, hingga manajemen pemilu yang amburadul.

Keterangan Fadli didukung oleh data dari The Economist Intelligence Unit (EIU), yang menunjukkan peringkat demokrasi Indonesia turun drastis 20 peringkat dibandingkan 2016 yang masih berada di peringkat 48.

Pada 2017 juga Indonesia kembali turun ke peringkat 68. Peringkat Indonesia itu menunjukkan demokrasi Indonesia lebih buruk dari Timor Leste yang berada di peringkat 43.

"Harapan publik untuk melihat wajah demokrasi Indonesia yang semakin berkualitas, tampaknya harus tertunda kembali," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/1/2018).

Lebih lanjut Fadli menjelaskan, potret terbatasnya kebebasan masyarakat di Indonesia saat ini tertuang dalam data Freedom House. Dari data itu, status Indonesia yang awalnya ialah negara 'bebas' (free) menjadi negara 'bebas sebagian' (partly free) pada 2018.

"Ini ironi perkembangan politik di era pemerintahan Joko Widodo. Demokrasi Indonesia mengalami kemunduran memalukan, apalagi kini menjelang diselenggarakannya pemilu serentak 2019." ujarnya.

Fadli mengatakan, data yang digunakannya relevan dengan kondisi di lapangan. Fadli mencontohkan, adanya persekusi terhadap sejumlah ulama yang kerap mengkritik pemerintah.

Selain itu, adanya upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oposan tak luput menjadi wujud turunnya kualitas demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Bisa Berbahaya, Kenali 5 Defisiensi Nutrisi yang Bisa Anda Alami

"Sehingga, jangan heran jika turunnya kebebasan sipil dan defisitnya demokrasi kita, adalah akibat dari kontrol dan pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah. Itu semua fakta yang sulit disangkal."