Suara.com - Bupati Pandeglang Irna Narulita meminta kepolisian menyelidiki kasus pengungsi bodong atau tidak jelas karena sangat merugikan terhadap warga yang benar-benar terdampak bencana tsunami.
"Penyaluran logistik itu tidak merata juga ada yang menerima banyak juga ada yang kurang akibat adanya pengungsi bodong itu," kata Irna saat memimpin Rapat Koordinasi di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Tsunami,Labuan, Pandeglang, Jumat (4/1/2019).
Pemerintah daerah hingga kini bekerja keras menghimpun bantuan logistik dari berbagai daerah juga menyalurkan kepada korban pengungsi bencana tsunami.
Penghimpunan bantuan logistik itu disebar di pos-pos kecamatan maupun posko utama di Labuan. Namun, pihaknya prihatin mendengar informasi banyak pengungsi bodong yang menerima bantuan logistik dari donatur. Donatur itu dari Bandung, Jakarta, Jawa Tengah hingga Kalimantan.
"Kami berharap pelaku pengungsi bodong itu bisa diamankan kepolisian," katanya seperti dilansir Antara.
Menurut dia, penyaluran bantuan logistik juga ada dari donatur yang langsung ke masyarakat, karena mereka tidak mengetahuinya. Masyarakat yang menerima bantuan itu bukan korban bencana tsunami.
Ia juga meminta donatur yang akan membantu logistik untuk korban tsunami, sebaiknya disalurkan ke pos-pos resmi di kecamatan.
Pihaknya mengapresiasi penyaluran bantuan logistik dari berbagai daerah begitu tinggi untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana alam. Bencana alam juga menguntungkan masyarakat, karena banyak bantuan logistik terus mengalir.
"Kami membudayakan rasa malu agar masyarakat tidak menghimpun bantuan di jalan raya yang mengganggu lalu lintas," ujar dia.
Baca Juga: Berlaku 8 Januari 2019, Lion Air Hapus Kebijakan Bagasi Cuma-cuma
Kapolres Pandeglang AKBP Indra Lutrianto Amstono mengatakan, pihaknya segera menyelidiki pengungsi bodong yang menerima bantuan juga menertibkan posko relawan bantuan logistik. Penyelidikan pengungsi bodong dan penertiban agar penyaluran logistik tepat sasaran.
Saat ini, posko relawan di Kecamatan Labuan untuk korban tsunami cukup bertebaran dan belum dilakukan pendataan. "Kami khawatir posko sukarelawan itu menerima bantuan logistik,tetapi tidak disalurkannya," katanya.
Berita Terkait
-
Warga Korban Banjir Pandeglang Mulai Terserang ISPA dan Gatal-gatal
-
Aksi Peduli Komunitas Royal Enfield: Bantuan Tsunami Selat Sunda
-
Korban Tsunami Rawan Gigitan Ular, Ini Pesan Kemenkes
-
Ada Retakan Gunung Anak Krakatau, Camat dan Lurah Diminta Siapkan Kentongan
-
Waduh, Korban Tsunami di Pandeglang Rawan Kena Gigitan Ular
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
Terkini
-
Giliran Kelompok Tani Geruduk Patung Kuda, Suarakan Pengaruh MBG Hingga Reforma Agraria
-
Alasan KPK Belum Periksa Anggota Pansus Haji Diduga Terima 1 Juta Dolar AS
-
Pagar Masih dari Bambu, Gibran Janjikan Revitalisasi Sekolah untuk Wilayah 3T
-
Jakarta Ramai Unjuk Rasa, Pramono Ingatkan Massa Peserta Aksi: Jangan Sentuh Fasilitas Umum
-
Ekonom Celios Pertanyakan Anggaran MBG Rp268 Triliun: Kalau Fokus ke 3T, Cukup Rp67 Triliun
-
Dukung Penangkapan Eks Kepala BGN, Tani Merdeka: Program Prabowo Bagus, Oknumnya yang Main!
-
Polri hingga KPK Ajukan Tambahan Anggaran, Legislator PKB Minta Kinerja Berdampak Nyata
-
Dewan Keamanan Iran Akan Luncurkan Balasan Jika Amerika Berkhianat!
-
Pemprov Jabar Tingkatkan Akses Pekerja Informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan
-
KPK Dalami Dugaan Illegal Gain Rp 27,8 Miliar Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji