Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk memberikan daftar pertanyaan debat Pilpres 2019 kepada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dan Joko Widodo atau Jokowi -Ma'ruf Amin. Keputusan tersebut dinilai sebagai blunder yang dilakukan KPU, selaku penyelenggara pemilu.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengaku bingung dengan keputusan KPU memberikan daftar pertanyaan debat Capres - Cawapres satu minggu sebelum hari pelaksanaan debat.
"Saya juga bingung melihat KPU kita saat ini yang belakangan terlihat kurang profesional dan cenderung partisan," kata Pangi saat dihubungi Suara.com, Senin (7/1/2019).
Pangi menjelaskan tindakan KPU kepada kedua pasangan Capres-Cawapres ini justru menguntungkan kubu Jokowi - Ma'aruf Amin selaku calon petahana, karena mereka sudah bisa mempersiapkan diri ketika kubu Prabowo -Sandiaga Uno membahas janji-janji kampanye yang belum terpenuhi sejak 2014 hingga sekarang.
"Biasanya dalam debat yang diserang itu incumben, dalam hal ini Pak Jokowi yang sudah pernah berjanji, tentu dia akan ditagih nanti janjinya, maka keputusan ini seolah-olah ada tangan dingin KPU yang membantu citra Pak Jokowi agar tidak diserang, kalau pun diserang mereka sudah ada jawabaannya karena sudah disiapkan satu minggu sebelum debat," jelas Pangi.
Pangi berharap KPU meninjau ulang keputusan yang mereka buat terkait daftar pertanyaan debat Capres - Cawapres agar publik bisa benar-benar menilai secara utuh calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mereka pilih saat 17 April 2019 mendatang.
"Kalau Presiden dibuatkan text pidato oleh staf kepresidenan saat acara kenegaraan itu sah-sah saja, tapi ini kan konteksnya beda, ini debat, masyarakat disini harusnya melihat benar-benar apa isi otaknya dalam menyelesaikan persoalan negara, itu seharusnya dijawab secara langsung, ayo mereka debat secara terbuka," terangnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan pemberian daftar pertanyaan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas debat.
KPU, kata Arief, menginginkan agar calon presiden dan wakil presiden dapat mempersiapkan diri dan bisa menjawab pertanyaan secara mendetail pada debat Capres-Cawapres perdana yang akan digelar pada 17 Januari mendatang.
Baca Juga: Rugikan Masyarakat, DPR Panggil Kemenhub dan Lion Air Group soal Bagasi
Berita Terkait
-
Jokowi Lantik 16 Dubes, dari Jubir Kemenlu Hingga Mantan Wakil Ketua MPR
-
Paslon Dapat Kisi-kisi Sebelum Debat, Fahri Hamzah Sesalkan Keputusan KPU
-
Romahurmuziy Nilai Prabowo - Sandiaga Produksi Hoaks untuk Menang
-
Sandiaga Sebut Masyarakat Pedesaan Tak Mengerti Visi Misi Jokowi
-
Banyak Kampanye Gimmick, KPU Dikritik Batalkan Penyampaian Visi Misi Capres
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Beasiswa Harita Gemilang Antar Mahasiswa Pulau Obi dari Desa ke Kampus Perantauan
-
5 Hasil Audiensi Guru Madrasah dengan DPR: 630 Ribu Kuota P3K hingga TPG Cair Bulanan
-
Pengalihan Penerima BPJS PBI-JK, Gus Ipul: Agar Lebih Tepat Sasaran
-
Tak Boleh Ada Jeda Layanan, Menkes Pastikan Pasien Katastropik Tetap Dilayani
-
Tangis Haru Guru Madrasah Pecah di Depan DPR, Tuntutan TPG Bulanan dan Kuota P3K Disetujui
-
Datangi BPK soal Kasus Kuota Haji, Pihak Gus Yaqut Tegaskan Tak Ada Aliran Dana
-
Pemprov DKI Gandeng Petani Daerah Guna Penuhi Pasokan Beras Jakarta Jelang Ramadan
-
BPBD Bogor Evakuasi Mobil yang Terseret Banjir Bandang di Sentul
-
Diperiksa soal Kasus Penganiayaan Anggota Banser, Habib Bahar Bakal Ditahan?
-
Sentul Diterjang Banjir Bandang Rabu Sore, Longsor Ikut Tutup Jalan