Suara.com - Andi Sofyan, pegawai Kantor Keimigrasian di Bandara Soekarno – Hatta mengakui nama mantan Bos Lipoo Group Eddy Sindoro tidak termasuk dalam daftar cekal ketika diterbangkan dari Malaysia ke Indonesia.
Hal itu diutarakan Andi Sofyan dalam persidangan kasus perintangan penyidikan KPK terhadap Eddy Sindoro oleh pengacara Lucas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).
Ia menceritakan, tanggal 29 Agustus 2018, Ground Staff Air Asia Dwi Hendro Wibowo alias Bowo meminta dirinya mengecek daftar cekal.
“Saat itu dia minta tolong cek apa nama Eddy Sindoro masuk daftar cekal atau enggak, karena sebagai teknisi jaringan (imigrasi) saya punya akses, saat itu belum masuk daftar cekal," kata Andi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019).
Setelah memeriksa daftar cekal, Andi langsung memberitahu Hendro. Setelah itu, Andi ditawari oleh Hendro untuk membantunya menjemput Eddy Sindoro setelah sampai di Jakarta dengan mendapatkan upah sebesar Rp 50 juta.
Kemudian, Andi sempat merasa ragu-ragu ketika akan mendapatkan upah Rp 50 juta. Lantaran hanya diberi tugas menjemput, bisa mendapatkan uang begitu besar.
Akhirnya, Andi mengecek daftar cekal melalui internet terhadap Eddy Sindoro. "Itu saya cek di internet baru tahu, nama ini dicari KPK, saya infokan ke Hendro, setelah itu saya mundur," ucap Andi.
Meski begitu, Andi tetap ikut Hendro melakukan penjemputan Eddy Sindoro. “Saya berjaga di kantor imigrasi saja, tidak berbuat apa-apa.”
Seusai membantu penjemputan Eddy Sindoro, Andi mendapatkan uang Rp 30 Juta dan ponsel Samsung A6 dari Hendro.
Baca Juga: Diresmikan Besok, Posko Prabowo Cuma Berjarak 300 Meter dari Rumah Jokowi
Semua itu ia terima setelah membantu menerbangkan kembali Eddy Sindoro dari Bandara Soekarno Hatta ke Bangkok, Thailand tanpa melewati pemeriksaan imigrasi.
"Itu saya dikasih uang di parkiran Rp 30 juta dan Samsung A6. Tapi uang sudah saya kembalikan ke KPK. (Untuk ponsel) saya pikir itu hadiah, masih dipakai anak saya.”
Dalam dakwaan Jaksa KPK, sejumlah orang mendapat intruksi dari pengacara Lucas untuk membantu pelarian kliennya, Eddy Sindoro, tanpa melewati proses pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, untuk menuju Bangkok, Thailand.
Dalam kasus ini Lucas dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
-
Kompak Turun: Ini Harga BBM di Pertamina hingga Shell
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
Terkini
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Tegas! Prabowo Minta Polri Menjadi Penjaga Demokrasi yang Dewasa
-
Mahasiswa Viral Masuk Toilet Cewek? Unisa Yogyakarta: Investigasi Awal Belum Temukan Faktanya
-
Viral Gunungan Sampah di Cakung Barat, Kelurahan Kerahkan Petugas dan Tutup TPS Liar
-
Habiburokhman: HUT ke-80 Harus Jadi Momentum Polri Perkuat Kepercayaan Rakyat
-
Pasar Baru Bakal Dijadikan Myeongdong Versi Jakarta
-
Gelombang Panas Eropa Makin Mematikan: Krisis Kesehatan Hingga Ancam Ketahanan Energi Nasional
-
Prabowo: Kita Butuh Kritik, Tapi Jangan Biarkan Demokrasi Dibajak Pemilik Modal!
-
Pramono Ultimatum Plaza Senayan dan Senayan City: Bangun Akses Penghubung atau Pajaknya Dinaikkan
-
Putusan MK Final, Pilkada Tetap Langsung! PKB: Jangan Debat Lagi, Saatnya Tekan Biaya Politik