Suara.com - Masyarakat Kota Surakarta menolak politik hoaks yang kerap dilakukan tim sukses kedua pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Pemilu 2019. Sebagai aksi penolakan, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Surakarta Cinta Damai melakukan longmarch atau berjalan dari Lapangan Kota Barat Surakarta hingga Kantor Bawaslu sekitar pukul 08.30 WIB, Jumat (11/1/2019).
Seperti diberitakan Antara, Aliansi Masyarakat Surakarta Cinta Damai diantaranya merupakan pendukung Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Setelah sampai di Kantor Bawaslu, beberapa orang sebagai perwakilan aliansi masuk untuk melakukan dialog dengan pihak Bawaslu.
Mantan aktivis 1998 yang juga terlibat dalam aksi tersebut Ahmad Farid Umar Assegaf mengatakan sebagian masyarakat sudah bosan dengan berbagai berita hoaks yang ditampilkan di televisi maupun media sosial.
"Dari tim sukses kedua calon setiap hari menyebarkan fitnah yang Jokowi katanya dituduh PKI, Prabowo katanya anak Cina. Ini kan tidak benar semuanya. Kami ingin politik yang bersih dan damai, antipolitik SARA dan antihoaks," ujar Farid.
Farid menyebut aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Surakarta Cinta Damai pagi ini tidak mewakili pasangan calon manapun yang bertarung di Pemilu 2019.
"Terserah Prabowo atau Jokowi yang menang, itu bukan urusan kami. Kami hanya ingin politik yang damai dan jujur. Tidak ada unsur mendiskreditkan pihak lain," ujarnya.
Sementara Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono mengatakan gerakan tersebut satu nafas dan satu komitmen dengan apa yang diperjuangkan oleh Bawaslu.
"Lembaga kami senantiasa melakukan pencegahan pelanggaran terkait dengan giat kampanye setiap peserta pemilu, baik partai, caleg, maupun paslon. Harapannya agar mereka tidak menggunakan orasi politik yang berbau SARA," kata dia.
Budi kemudian berharap gerakan tersebut tidak berhenti sampai di sini. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Solo untuk tetap mengawal demokrasi yang damai dan santun tanpa hoaks.
Baca Juga: 5 Artis Prostitusi Online Vanessa Angel Punya Jaringan Bos Mucikari Berbeda
"Kawal terus demokrasi di Kota Solo sehingga hajatan demokrasi pemilu menebarkan banyak kebajikan. Kemudian dilakukan dengan politik santun, ini menjadi harapan kami semua," kata dia.
Menurutnya, indeks kerawanan pemilu sudah dibuat Bawaslu pusat. Terkait kerawanan, dikatakannya, Jateng dan Solo termasuk kategori sedang.
"Lewat indikator itu kami melakukan upaya preventif pencegahan. Dalam giat kampanye kami memberikan imbauan melalui surat resmi. Harapannya kerawanan yang dikhawatirkan tidak akan muncul," kata Budi.
Berita Terkait
-
Laporkan Situasi Indonesia Terkini, GP Ansor Temui Jokowi di Istana
-
TKN Jokowi: Tanpa Utang Mustahil Negara Bisa Jalankan Pembangunan
-
Ma'aruf Amin: Apa di Sumatera Selatan Masih Banyak Orang Bodoh?
-
Kalimat Anti Diskriminasi SARA di Visi Misi Prabowo - Sandiaga Kini Dihapus
-
Timses Jokowi: Prabowo Harus Arahkan Anak Buahnya agar Tak Sebar Hoaks
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
Terkini
-
Heboh WN Israel Punya KTP Cianjur, Dedi Mulyadi Cecar Sang Bupati
-
Komjak Ultimatum Kajari Jaksel: Eksekusi Silfester Matutina Sekarang, Jangan Tunda Lagi!
-
IPB Bahas Masa Depan Kawasan Puncak: Antara Lestari dan Laju Ekonomi
-
Rumah Digeledah, ASN Kemenaker RJ Dipanggil KPK: Ada Apa dengan Kasus RPTKA?
-
Rayakan HLN ke-80, PLN Wujudkan Akses Listrik Gratis bagi Warga Pra Sejahtera di Bali
-
Tok! Gugatan Praperadilan Khariq Anhar Ditolak PN Jaksel, Ini Alasan Hakim Sulistyo
-
Biar Talas dan Sagu Tak Dianggap Makanan Kelas Bawah, Mendagri Minta Daerah Gandeng Ahli Kuliner
-
Usut Kasus CSR, KPK Panggil Politikus Nasdem Rajiv
-
Johnson Panjaitan Wafat: Advokat HAM Pemberani, Mobil Ditembak, Kantor Digeruduk Nyali Tak Ciut
-
Pemerhati Dorong Penegakan Hukum Humanis Bagi Korban Narkoba: Harus Direhabilitasi, Bukan Dipenjara