Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'aruf Amin membantah jika tim gabungan yang dibentuk Polri untuk mengungkap kasus penyiraman air keras penyidik senior KPK Novel Baswedan terkait dengan isu Hak Asasi Manusia yang akan jadi tema debat Capres - cawapres pada 17 Januari 2019 mendatang.
Direktur Hukum TKN, Ade Irvan Pulungan mengklaim pihaknya tidak ada hubungan dengan keputusan Kapolri Tito Karnavian yang mengeluarkan surat perintah penanganan kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan.
"Kami menganggap itu bukan konflik kepentingan terhadap masalah politik. Terkait tim gabungan yang itu dibentuk oleh Pak Tito sebagai Kapolri," kata Ade kepada wartawan di Resto Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Minggu (13/1/2019).
Ade juga membantah isu yang beredar jika tim gabungan Polri itu dibentuk Kapolri untuk memuluskan jawaban Jokowi sebagai Capres petahana jika nantinya dalam debat Pilpres ditanya Prabowo - Sandiaga mengenai permasalahan HAM selama dirinya menjabat Presiden sejak 2014.
"Kami tidak punya kepentingan terhadap masalah itu, apalagi dikaitkan dengan debat capres," tegas Ade.
Menurut Ade, langkah kepolisian yang memenuhi rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membentuk tim khusus mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan sebagai langkah yang patut diapresiasi.
"Kami mengapresiasi, supaya persoalan Novel Baswedan selesai secara tuntas dan pelakunya terungkap dan ditangkap," tutup Ade.
Seperti diketahui, Kapolri membentuk tim gabungan dan penyidikan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan melalui surat tugas bernomor Sgas/3/1/HUK.6.6./2019
Tim ini berisi 65 orang dari berbagai elemen seperti Penyidik KPK, Densus 88, Bareskrim hingga para pakar yang dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz.
Baca Juga: Harga Tomat Melonjak, Sandiaga Sindir Pemerintah Tak Berpihak ke Rakyat
Berita Terkait
-
KPK Temukan Dokumen 'Sakti' dari Tangan Tersangka, Nama-nama Besar Pengusaha Rokok Masuk Radar
-
Respons Modus 'Surat Mundur', Wagub Jatim Minta Inspektorat Dalami Kasus OTT Bupati Tulungagung
-
Awal 2026 yang Kelam, Ini Deretan Kepala Daerah dan Pejabat yang Terjaring OTT KPK
-
Praktik "Palak" Bupati Tulungagung Terkuak, Ajudan Bertindak Jadi Penagih
-
KPK Amankan Uang Rp 335,4 Juta dan Sepatu LV dari OTT Tulungagung
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
Terkini
-
Intip Taktik Donald Trump Nekat Blokade Pelabuhan Iran
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Indonesia dan AS Resmi Perkuat Kemitraan Pertahanan, Fokus Modernisasi hingga Latihan Militer
-
Kritik JPPI Buntut Skandal Grup Chat FH UI: Belajar Hukum, Tapi Jadi Pelaku Pelecehan
-
Khawatir Gila, Kongres AS Minta Dokter Periksa Kesehatan Mental Donald Trump
-
Polda Metro Bongkar Pabrik Zenith di Semarang, Sita 1,83 Ton Bahan Baku
-
Dari Moskow Prabowo Terbang ke Paris, Perluas Poros Diplomasi Strategis
-
Pramono Buka Peluang Partai Politik Ikut Naming Rights Halte, Asal Tak Ganggu Wajah Kota
-
Soal Isu Peleburan dengan Gerindra, NasDem: Tidak Masuk Akal, Kami Bukan PT Tbk
-
Donald Trump Mau Tenggelamkan Kapal Cepat Iran Kalau Berani Mendekati Blokade Selat Hormuz