Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Maritiman Luhut Binsar Panjaitan menanggapi keresahan masyarakat soal harga tiket pesawat mahal. Luhut minta maskapai penerbangan jangan seenaknya.
Maskapai diketahui mematok harga terlampau tinggi. Luhut menegaskan tiap maskapai harus turut dengan peraturan pemerintah terkait harga tiket pesawat mahal.
Hal itu dikatakan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritiman, Jalan MH. Thamrin, Senin (14/1/2019).
"Harga tiket kan pemerintah sudah banyak aturannya. Nurut lah. Jangan semau maunya maskapai," ujarnya.
Menurut dia aturan pemerintah sudah jelas terkait pengaturan tarif atas dan tarif bawah tiket pesawat terbang. Jika harga di luar dari apa yang telah diatur, masyarakat akan terkena langsung dampaknya.
"Nggak bebas merdeka. Harus nurut, Kita nggak mungkin bikin aturan yang merugikan. Perusahaan harus efisien," jelasnya.
Sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir, sebagian masyarakat mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat . Padahal musim angkutan Natal dan Tahun Baru 2019 telah usai. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menyalahkan dolar AS sebagai biang keroknya.
“Mestinya begini, tarif itu memang dinikmati konsumen. Tapi kita juga mengetahui mereka itu membayar dengan dolar beli pesawat dengan dolar, membeli avtur dengan dolar tapi tarifnya rupiah," kata JK dalam Seminar dan Dialog Nasional Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia di Jakarta, Senin (14/1/2019).
JK mengungkapkan, maskapai menggunakan dolar AS untuk biaya operasional seperti pembayaran pesawat dan pembelian avtur. Sementara, tarif yang dikenakan kepada konsumen menggunakan mata uang rupiah.
Baca Juga: Sandiaga: Harga Tiket Pesawat Turun, Biaya Kampanye Juga Turun
"Maka, mau tidak mau harus ada penyesuaian-penyesuaian secara bertahap," ujarnya.
Menurut JK, kenaikan tarif tersebut sulit untuk dihindari oleh para maskapai penerbangan. Pasalnya, penyesuaian tarif diperlukan agar kondisi keuangan maskapai tetap terjaga.
JK mengatakan, maskapai mengalami kerugian terus menerus dan bangkrut karena tarif tiket pesawat.
"Kita harus hati-hati juga dengan mempertimbangkan dua unsur itu. Unsur konsumen, dan unsur perusahaan," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Tiket Pesawat Mahal Ditambah Bagasi Bayar, YLKI : Tindakan Semena-mena
-
Panggil Petinggi Maskapai, Menhub Janji Masalah Tiket Mahal Cepat Selesai
-
Ada Pengaruh Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Tambang Batubara
-
Luhut soal Penembakan Trans Papua: Jika Ada Tentara, Mestinya Tak Masalah
-
Merpati Airlines Tak Jadi Pailit, Siap-siap Mengudara Lagi
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Ousmane Dembele Raih Ballon dOr 2025, Siapa Sosok Istri yang Selalu Mendampinginya?
-
Meski Perpres Sudah Terbit, Tapi Menkeu Purbaya Mau Review Ulang Soal Kenaikan Gaji ASN 2025
-
Prabowo: Indonesia Mengakui dan Jamin Keamanan Israel Jika Palestina Merdeka
-
Profil Glory Lamria: Diaspora Viral Usai Kunjungan Presiden di Amerika Serikat
-
Analisis IHSG Hari Ini Usai Wall Street Cetak Rekor Didorong Harga Saham Nvidia
Terkini
-
Prabowo Desak Akhiri Konflik Palestina-Israel: Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian!
-
Prabowo Desak Dunia Akui Palestina: Janji Indonesia Siap Akui Israel
-
Tutup Pintu Damai, Ridwan Kamil Pilih Tak Hadir Saat Mediasi dengan Lisa Mariana di Bareskrim
-
Tak Hanya Obat Palsu, BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik dan Skincare Ilegal
-
Kepala BPOM Jawab Surat Terbuka Nikita Mirzani : Siap Jadi Saksi, Asal Diminta Hakim
-
Harta Wahyudin Moridu Minus Rp 2 Juta, KPK Ingatkan Pejabat Jujur LHKPN
-
"Negeri Ini Disandera!": Erros Djarot Bongkar Dominasi Ketua Umum Partai dan Oligarki di Indonesia
-
9 Bulan Berjalan, Kepala Badan Gizi Nasional Sebut Sudah 4700 Siswa Keracunan MBG
-
BPOM dan PSI Perangi Obat Palsu, Libatkan Marketplace hingga Interpol
-
Rezim Jokowi Rusak Peradaban? Erros Djarot Bongkar Borok Nepotisme dan Buzzer di Lingkar Kekuasaan