Suara.com - Bawaslu RI belum bisa berkomentar terkait rencana relawan Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga yang akan berkampanye dengan tagline Putihkan Jakarta pada Sabtu, 2 Feberuari mendatang. Pasalnya, Bawaslu RI belum menerima surat pemberitahuan terkait dengan adanya rencana tersebut.
Anggota Bawaslu RI Muhammad Afifudin menjelaskan pihak Bawaslu belum mengetahui persis jenis kegiatan kampanye yang akan dilakukan oleh relawan Prabowo - Sandiaga itu.
"Kami belum menerima surat juga jadi ya kita lihat saja nanti. Karena ini juga belum terjadi, belum ada informasi apapun ke kami secara formal jadi kami belum bisa komentar detail," kata Afifudin di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).
Afifudin kemudian menjelaskan bahwa kalau acara kampanye dengan melibatkan massa besar juga dihadiri Capres - Cawapresnya bisa disebut sebagai kampanye rapat umum. Namun kampanye rapat umum itu sedianya baru bisa dilaksanakan dari 24 Maret hingga 13 April 2019.
Kalau pihak Bawaslu RI sudah mendapatkan informasi terkait dengan acara yang akan digelar pada 2 Februari nanti itu termasuk kepada kampanye rapat umum, tentu Bawaslu RI akan mencegah guna menghindari pelanggaran pemilu.
"Jika kami tahu, kami enak melakukan pencegahan termasuk advice biar nggak ada yang melanggar karena pencegahan merupakan kewenangan yang kita lakukan," pungkasnya.
Untuk diketahui, Relawan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang tergabung dalam Roemah Djoeang akan melakukan aksi memutihkan jalan Ibu Kota DKI Jakarta pada Sabtu 2 Februari mendatang.
Nantinya, aksi tersebut akan bertajuk Jalan Sehat dan Reuni Akbar sebagai bentuk kampanye dukungan terhadap pasangan Prabowo - Sandiaga di Pilpres 2019.
Sekretaris Jendral Roemah Djoeang, Tino Rahardian menargetkan acara tersebut akan dihadiri 50 ribu orang pendukung.
Baca Juga: Bertemu Elite Partai Koalisi Jelang Debat, Ini yang Dibahas Jokowi
Berita Terkait
-
Endus Pelanggaran Pidato Visi Misi Capres, Bawaslu Terkendala KPU
-
Awasi Penyebaran Hoaks di Medsos, Bawaslu Libatkan BIN dan BSSN
-
Bawaslu Minta KPU Segera Tetapkan Oesman Sapta Odang jadi Caleg DPD
-
Bawaslu Minta KPU Segera Masukkan OSO ke Daftar Calon Tetap DPD RI
-
Bawaslu: Pose Satu Jari Wali Kota Bima Arya Bukan Kampanye
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO