Suara.com - Tim Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengkritik langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi bebaskan Abu Bakar Baasyir, gembong teroris. Sebab itu bertolak belakang dengan janji Jokowi membasmi terorisme.
Hal itu dikatakan Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Sodik Mudjahid, saat berbincang dengan Suara.com, Jumat (18/1/2019). Sodiq heran dengan keputusan Jokowi membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir.
Sodik mengungkapkan bahwa pembebasan Abu Bakar tidak sesuai dengan ucapan Jokowi terkait dengan terorisme. Menurut Sodik, apabila Abu Bakar tidak bersalah, mengapa tidak sedari awal Jokowi membelanya.
"Katanya Jokowi mau membasmi teroris dan terorisme. Tapi orang yang sudah terbukti versi pengadilan, teroris malah dibebaskan padahal masih tersisa 6 tahun," kata Sodik kepada Suara.com, Jumat (18/1/2019).
Sodik enggan memberi komentar apabila pembebasan Abu Bakar yang dilakukan Jokowi mengandung unsur kepentingan politik terkait dengan Pemilihan Presiden 2019. Akan tetapi Sodik berharap kalau pembebasan tersebut tidak hanya berlaku sampai Pilpres 2019 saja.
"Mudah-mudahan setelah tanggal 17 April Abu Bakar Baasyir tidak ditangkap dan tidak dimasukan lagi ke dalam penjara dengan berbagai alasan," pungkasnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bebaskan Abu Bakar Baasyir, terpidana terorisme. Padahal Abu Bakar Baasyir masih harus menjalankan hukuman penjara selama 6 tahun.
Abu Bakar Ba'asyir sudah 9 tahun mendekam di penjara. Terkini, Abu Bakar Baasyir mendekam di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.
Baca Juga: Setelah Bebas, Abu Bakar Baasyir Akan Menetap di Kampung Halaman Jokowi
Berita Terkait
-
Setelah Bebas, Abu Bakar Baasyir Akan Menetap di Kampung Halaman Jokowi
-
Sama seperti Ahok, Abu Bakar Ba'asyir Bakal Bebas dari Penjara Pekan Depan
-
Puas dengan Debat Perdana, Jokowi: Kami Hanya Cerita yang Sudah Dikerjakan
-
Sstt... Saat Debat, Prabowo Larang Sandiaga Ungkap Kasus Novel Baswedan
-
Dibebaskan Jokowi, Pekan Depan Abu Bakar Baasyir Keluar Penjara
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO