Suara.com - Pihak kepolisian menegaskan akan melakukan pengamanan ketat di lokasi percetakan surat suara Pemilu 2019. Proses pencetakan perdana surat suara Pemilu 2019 dimulai, Minggu (20/1/2019) hari ini di enam konsorsium pemenang tender.
Sops Mabes Polri AKBP Gusti May Chandra mengungkapkan pengamanan akan dilakukan selama 1x24 jam. Hal itu dikatakan Gusti saat melakukan penijauan pencetakan surat suara Pemilu 2019 di PT Gramedia, di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta Pusat, Minggu (20/1/2019).
"Pengamanan tempat pencetakan ini Polri ada di sana untuk mengamankan 1 x 24 jam, bersama-sama dengan tim quality control, kualitas dari Poltek bersama-sama dengan kita 1 x 24 jam kita amankan tempat percetakan," tuturnya.
Terkait teknis pengamanannya, Gusti mengatakan pengamanan tersebut akan dilakukan baik di dalam maupun diluar lokasi percetakan. Setidaknya, kata Gusti ada tiga hingga lima personel polisi yang akan menjaga ketat lokasi tersebut.
"Ada dua di dalam yang mantau mulai kertas naik, dicetak, rusak dan lainnya hingga masuk ke dalam gudang. Lalu sekitar tiga hingga lima itu di luar tempat percetakan. Jadi yang jaga ini permanen," ungkapnya.
Berkenaan dengan itu, Gusti mengungkapkan sejauh ini tidak ada lokasi percetakan yang dinilai rawan. Meski begitu, pihaknya akan tetap menjaga ketat di setiap lokasi percetakan tersebut.
Menurut Chandra, hingga saat ini tak ada tempat rawan. Sebab, Polri bersama stakeholder menjaga ketat dalam proses ini.
"Semua tetap sama pasti akan diamankan. Tentunya kita akan berkoordinasi ke KPU, diminta tidak diminta tentunya kita mengawal sampai ke penyimpanan," pungkasnya.
Baca Juga: 6 Perusahaan Percetakan Akan Cetak Surat Suara Pemilu 2019, Ini Daftarnya
Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan enam konsorsium pencetakan surat suara di Pilpres 2019. Total pencetakan surat suara di enam konsorsium tersebut berjumlah 939.879.651 lembar.
Adapun, keenaam perusahaan percetakan surat suara di Pemilu 2019 diantaraanya, yakni; PT Gramedia memporduksi surat suara sebanyak 292.019.984 lembar (31,07 persen), PT Aksara Grafika Pratama sebanyak 68.176.374 lembar (7,25 persen), dan PT Balai Pustaka sebanyak 139.894.529 lembar (14,88 persen).
Kemudian, PT Temprina Media Grafika sebanyak 255.019.544 lembar (27,13 persen), PT Adi Perkasa Makassar sebanyak 77.054.270 lembar (8,20 persen), dan PT Puri Panca Pujibangun sebanyak 107.714.950 lembar (11,46 persen).
Berita Terkait
-
Surat Suara Pemilu 2019 Mulai Cetak Sabtu Besok
-
BEI Optimis Suasana Politik Jelang Pemilu Tak Pengaruhi Pasar Modal
-
Kubu Jokowi Sebut Prabowo Gugup dan Panik Saat Debat Perdana di Pemilu 2019
-
Prabowo Sebut Teroris di Indonesia Dikendalikan Pihak Asing
-
Timses Jokowi Sindir Pidato Kebangsaan Prabowo Lewat Parodi Politik
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO