Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempertanyakan sikap Menko Polhukam Wiranto yang menyatakan akan mengkaji ulang rencana pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir. Padahal, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menyatakan pembebasan Baasyir tanpa syarat dari pemerintah.
Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tak ingin mengatakan benar atau salah ihwal keputusan Jokowi yang membebaskan Abu Bakar Baasyir tanpa syarat. Hanya saja, Fadli menilai sikap pemerintah yang mengatakan akan kembali mengkaji rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir menunjukan adanya upaya permainan politik.
"Saya tidak mengatakan salah benar, itu kan pengacaranya sendiri mengatakan seharusnya bukan Desember sudah bisa bebas bersyaratkan yang sesuai dengan aturan hukum yang ada gitu. Apalagi mungkin ada pertimbangan kesehatan dan lain-lain. Jadi ini kan dijadikan satu objek politik untuk mainan politik karena itu yang jadi masalah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).
Menurut Fadli, pemerintah seharusnya mengedepankan unsur hukum jika ingin membebaskan Baasyir. Sehingga tidak perlu mengklaim bahwasanya pembebasan Abu Bakar Baasyir tersebut berdasarkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin.
"Jelas-jelas dong framingnya adalah menjadikan kasus ini bukan kasus hukum, harusnya kasus hukum saja misalnya harus bebas bersyarat atau boleh bebas bersyarat ya bebas bersyarat jangan diklaim ini dari TKN lah," tandasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah masih mengkaji aspek Pancasila dan NKRI terkait adanya pembebasan bersyarat yang diberikan Presiden Jokowi kepada Abu Bakar Baasyir. Pemerintah kata Wiranto, tak mau tergesa-gesa dalam rencana pembebasan tersebut.
"Masih perlu dipertimbangkan aspek lain seperti Pancasila, NKRI, Hukum dan sebagainya. Jangan sampai ada spekulasi lain terkait Abu Bakar Ba'asyir," tutur Wiranto.
Baca Juga: Eni Mengaku Dipertemukan dengan Kotjo Melalui Anak Setnov Bahas PLTU Riau-1
Berita Terkait
-
Ancam Usir Abu Bakar Baasyir, Menhan: Negara Rugi Jika Terlalu Lama Numpang
-
Menhan Ancam Usir Abu Bakar Baasyir Jika Tak Akui Pancasila
-
4 Bupati Maluku Utara Temui Jokowi Minta Dibangunkan Infrastruktur
-
Tim Prabowo Ungkap Sosok yang Bayari Jokowi Jadi Gubernur DKI Jakarta
-
Pengamat: Abu Bakar Baasyir Tidak Lagi Punya Jaringan Teroris, Tapi...
Terpopuler
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
-
Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma
-
Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor
-
Idrus Marham: Kebijakan Prabowo Sudah Baik, Tapi Harus Dijelaskan kepada Rakat
-
Gelar Lebaran Bersama Rakyat di Monas, Pemerintah Bagikan 100 Ribu Kupon Belanja
-
Satgas Damai Cartenz Ringkus Dua Anggota Jaringan Senjata dan Amunisi Ilegal di Jayapura