Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempertanyakan sikap Menko Polhukam Wiranto yang menyatakan akan mengkaji ulang rencana pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir. Padahal, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menyatakan pembebasan Baasyir tanpa syarat dari pemerintah.
Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tak ingin mengatakan benar atau salah ihwal keputusan Jokowi yang membebaskan Abu Bakar Baasyir tanpa syarat. Hanya saja, Fadli menilai sikap pemerintah yang mengatakan akan kembali mengkaji rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir menunjukan adanya upaya permainan politik.
"Saya tidak mengatakan salah benar, itu kan pengacaranya sendiri mengatakan seharusnya bukan Desember sudah bisa bebas bersyaratkan yang sesuai dengan aturan hukum yang ada gitu. Apalagi mungkin ada pertimbangan kesehatan dan lain-lain. Jadi ini kan dijadikan satu objek politik untuk mainan politik karena itu yang jadi masalah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).
Menurut Fadli, pemerintah seharusnya mengedepankan unsur hukum jika ingin membebaskan Baasyir. Sehingga tidak perlu mengklaim bahwasanya pembebasan Abu Bakar Baasyir tersebut berdasarkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin.
"Jelas-jelas dong framingnya adalah menjadikan kasus ini bukan kasus hukum, harusnya kasus hukum saja misalnya harus bebas bersyarat atau boleh bebas bersyarat ya bebas bersyarat jangan diklaim ini dari TKN lah," tandasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah masih mengkaji aspek Pancasila dan NKRI terkait adanya pembebasan bersyarat yang diberikan Presiden Jokowi kepada Abu Bakar Baasyir. Pemerintah kata Wiranto, tak mau tergesa-gesa dalam rencana pembebasan tersebut.
"Masih perlu dipertimbangkan aspek lain seperti Pancasila, NKRI, Hukum dan sebagainya. Jangan sampai ada spekulasi lain terkait Abu Bakar Ba'asyir," tutur Wiranto.
Baca Juga: Eni Mengaku Dipertemukan dengan Kotjo Melalui Anak Setnov Bahas PLTU Riau-1
Berita Terkait
-
Ancam Usir Abu Bakar Baasyir, Menhan: Negara Rugi Jika Terlalu Lama Numpang
-
Menhan Ancam Usir Abu Bakar Baasyir Jika Tak Akui Pancasila
-
4 Bupati Maluku Utara Temui Jokowi Minta Dibangunkan Infrastruktur
-
Tim Prabowo Ungkap Sosok yang Bayari Jokowi Jadi Gubernur DKI Jakarta
-
Pengamat: Abu Bakar Baasyir Tidak Lagi Punya Jaringan Teroris, Tapi...
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis
-
Kisah Yunita Bangun Dear June Official, Dari Satu Penjahit Hingga Tembus Pasar Singapura