Suara.com - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan berhadapan atau head to head dalam debat Pilpres kedua yang digelar 17 Februari mendatang. Terkait debat kedua itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) mengusulkan agar acara debat diselenggarakan dengan format tarung bebas atau free fight.
Wakil Ketua BPN Prabowo - Sandiaga, Priyo Budi Santoso mengungkapkan bahwa debat yang bertemakan energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup itu Prabowo dan Jokowi akan bertarung mengeluarkan pesona agar terpilih menjadi presiden. Dalam kesempatan itu, Priyo mengusulkan kalau Jokowi dan Prabowo dibebaskan untuk menyampaikan visi-misinya.
"Kalau diperlukan kami menawarkan format debat free fight, tarung bebas di antara pihak-pihak, karena debat kedua ini head to head antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, calon presiden pemimpin republik ini," kata Priyo dalam Koalisi Berbicara 'Cuma Janji atau Indonesia Menang' di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).
Priyo mengatakan bahwa dalam debat selanjutnya, BPN menginginkan agar para capres bisa menunjukkan segala impian-impiannya kepada masyarakat. Tentunya, kata dia, usulan skema tarung bebas itu tidak keluar dari koridor-koridor yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggaran debat capres-cawapres.
"Kami memimpikan beliau bisa mengeksplorasi tekad-tekad dan mimpi-mimpi besar. Ayo tarung bebas, free fight, tetapi tetap dalam koridor yang disetujui oleh kedua belah pihak," ujarnya.
Priyo juga menambahkan kalau usulan debat dengan format free fight tersebut diajukan untuk menjawab keraguan masyarakat pasca debat pertama di mana ada capres yang membawa contekan.
"Ini debat pemimpin besar negeri yang begitu majemuk, dengan berbagai warna suku. Tidak enak kita melihat, kemudian tertangkap kamera, calon pemimpin negara ini menjawab hanya membaca contekan," pungkasnya.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Tidak Membebaskan Abu Bakar Baasyir
Tag
Berita Terkait
-
Idham Aziz Jadi Kabareskrim, BPN: Lanjuti Kasus yang Melibatkan Kubu Jokowi
-
Usai Diperiksa Bawaslu, Ketua PA 212 Mengaku Baru Tahu Jadi Timses Prabowo
-
Sandiaga Uno: Tren Pilpres Mirip Pilgub DKI Jakarta
-
Jokowi Sengaja Tampil Lebih Agresif Agar Prabowo Tak Bahas Kasus Novel?
-
Prabowo Dinilai saat Debat Pertama Tak Pakai yang Membumi
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Terkini
-
Prabowo Sentil Bali Kotor, Gubernur Wayan Koster: Sampah Kiriman dari Luar Daerah
-
Politik Luar Negeri Versi Prabowo: Tak Ikut Blok Mana Pun, Harus Siap Hadapi Dunia Sendiri
-
Kasus Dugaan Penghinaan Suku Toraja Naik Penyidikan, Status Hukum Pandji Tunggu Gelar Perkara
-
Semeru Erupsi Dini Hari, Kolom Abu Capai 700 Meter di Atas Puncak
-
Keluarga Habib Bahar Balik Lapor, Istri Anggota Banser Korban Penganiayaan Dituding Sebar Hoaks
-
Prabowo Minta Kepala Daerah Tertibkan Spanduk Semrawut: Mengganggu Keindahan!
-
Prakiraan BMKG: Awan Tebal dan Guyuran Hujan di Langit Jakarta Hari Ini
-
Apresiasi KLH, Shanty PDIP Ingatkan Pentingnya Investigasi Objektif dan Pemulihan Trauma Warga
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana