Suara.com - Presiden Joko Wiodo atau Jokowi merasa kerap diserang dengan isu kriminalisasi ulama hingga tuduhan anti Islam dan anti ulama. Jokowi mengaku heran isu tersebut kembali bergulir menjelang Pemilu 2019.
"Banyak sekali isu ke saya. Kriminalisasi ulama, Presiden Jokowi anti Islam. Lho, lho, lho, lho! Saya tiap hari, tiap minggu, masuk pondok pesantren dengan ulama," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara penyerahan 3.500 sertifikat tanah di Jababeka Convention Center, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jumat (25/1/2019).
Untuk diketahui, Jokowi kerap meluruskan isu tersebut saat bertemu masyarakat dan menghadiri acara.
Jokowi menegaskan, isu tersebut tidak benar. Ia mengacu pada kebijakannya dengan menandatangani Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Selain itu, Jokowi juga memutuskan memilih kyai sebagai cawapresnya di Pemilu 2019, yakni Ma'ruf Amin.
"Hari Santri (itu) yang tanda tangan saya. 2014 saya tanda tangan. Kenapa ada Hari Santri? Karena kita tahu perjuangan para santri dan ulama dalam merebut kemerdekaan, 22 Oktober para kiai mengeluarkan resolusi jihad saat itu," kata dia.
Capres petahana nomor urut 01 di Pemilu 2019 ini meminta masyarakat Indonesia tak mempercayai fitnah-fitnah tersebut. Jokowi menganggap fitnah yang dialamatkan kepadanya merupakan hal yang tak masuk akal dan hanya bertujuan politik.
"Tapi dari survei, yang percaya isu itu 9 juta. Tapi dari total 260 juta penduduk, ya kecil. Kenapa saya menjawab, ya, karena ini, logikanya nggak masuk tapi dipaksakan. Itu menjadi sebuah hal yang meracuni," tandasnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Jajan Rp 185 Ribu dan Ngevlog Promosikan Produk UMKM di Bekasi
-
Jokowi Beri Remisi ke Pembunuh Jurnalis, Luka Lama Prihatini Kembali Koyak
-
Ahok Ingin Touring Tol Trans Jawa, Proyek yang Dibanggakan Jokowi
-
Jokowi Tolak Jawab Desakan Pencabutan Remisi Pembunuh Wartawan
-
Ahmad Dhani Cukur Rambut di Garut, Sindir Jokowi?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu