Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan pemerintah mempercepat proses pemberian sertifikat tanah kepada warga. Hal ini dikatakan Jokowi saat menyerahkan 3.000 sertifikat tanah gratis di Lapangan Bola Arcici, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019).
Menurut Jokowi, alasan mempercepat pemberian sertifikat tanah gratis itu lantaran kerap mendengar banyak keluhan adanya sengketa lahan saat berkunjung ke berbagai daerah.
"Kenapa ini diberikan dan dipercepat karena setiap saya masuk ke kampung ke desa ke daerah-daerah yang masuk ke telinga saya urusan sengketa tanah, sengketa lahan tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Jawa, saya ke Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua sama. Problem sengketa tanah di mana-mana. Masyarakat dengan masyarakat dengan pemerintah dengan perususahaan," tutur Jokowi.
Karena itu, Jokowi meminta masyarakat bersyukur karena telah tanah yang dimiliki, sudah bersertifikat. Sebab, kata Jokowi, masih ada 80 Juta masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat.
"Kita patut bersyukur tanda bukti hukum hak atas tanah yang kita miliki yaitu sertifikat. Karena masih ada yang 80 juta belum pegang ini. Harusnya 126 yang harus bersertifikat, tapi baru 46 juta. Karena yang lalu lalu Kementerian BPN setahun hanya 500 ribu," kata dia.
Jokowi pun mengingatkan kepada penerima sertifikat untuk menyimpan dokumen sertiikat dengan baik. Ia juga berpesan agar masyarakat tidak 'menyekolahkan' sertifikat itu di bank sebagai jaminan pinjaman, jika tidak bisa mengangsur setiap bulan.
"Saya titip tolong dikasih plastik agar nggak rusak. Kedua beli fotokopi jangan lupa. Ketiga kalau sudah dapat sertifikat pengennya disekolahkan ngaku aja. Saya dari kampung ke kampung ada. Boleh saja dipakai jaminan agunan, tapi saya titip hati-hati kalau mau dipakai jaminan atau agunan, tolong dihitung kalkulasi dulu bisa cicil enggak tiap bulan, kalau nggak bisa, nggak usah pinjam-pinjam," tandasnya.
Dalam acara tersebut tampak hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Baca Juga: Dewan Pers Temukan Kejanggalan di Tabloid Indonesia Barokah
Berita Terkait
-
Ruhut: Jokowi Tak Risau Jadi Sasaran Kampanye Hitam
-
Didukung Masyarakat Adat Dayak, Jokowi Optimis Menang Besar di Kalimantan
-
Moeldoko Tak Mau Jokowi Bernasib Seperti Hillary
-
Meski Cuma Jokowi yang Tampil, Ma'ruf Amin Bakal Hadiri Debat Capres Kedua
-
PDIP Targetkan Jokowi Menang 70 Persen di Jawa Timur
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK