Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Muhammad Syafi'i atau Romo Syafi'i membantah tuduhan adanya penggunaan jasa konsultan asing Stanley Bernard untuk pemenangan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Justru, dia menganggap capres petahana Joko Widodo yang pertama kali menyebarkan isu itu diibaratkan seperti maling teriak maling.
Hal itu disampaikan Romo Syafi'i menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut ada tim sukses yang menggunakan konsultan asing sekaligus menggunakan teori Proganda Rusia pada kampanye Pilpres 2019.
"Kalau bahasa politik kan ini maling teriak maling. Karena kami dari BPN sampai hari ini belum pernah menggunakan konsultan asing itu," kata Romo Syafi'i di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Kamis (7/2/2019).
Dia justru balik menuding kalau jasa konsultan asing justru pernah dipakai Jokowi sat Pilpres 2014. Bahkan konsultan asing juga pernah disebut-sebut digunakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kala maju sebagai Capres pada Pilpres 2009. Meskipun saat itu Megawati berpasangan dengan Prabowo, namun Romo Syafi'i menegaskan kalau konsultan asing itu hanya bekerja untuk Megawati.
"Itu kita akui tapi konsultan itu bukan untuk memberi masukan kepada Pak Prabowo, tapi kepada capres yang waktu itu adalah Ibu Megawati," ujarnya.
Romo Syafi'i kemudian menegaskan bahwa pada Pilpres 2019 kali ini tidak ada konsultan asing yang dipakai oleh Prabowo - Sandiaga untuk membantu menjalani kampanyenya.
"Istilah kami lebih banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama desa Bojongkoneng jauh dari Rusia bojongkoneng itu saya kira," pungkasnya.
Sebelumnya sebuah situs lembaga konsultan politik Amerika Serikat, The Political Strategist, tertulis nama Stanley Bernard Greenberg sebagai salah satu kontributor di lembaga konsultan itu.
Stanley tercatat sebagai mitra pendiri di Greenberg Quinlan Rosner Research (GQR), sebuah perusahan riset dan kampanye politik yang bermarkas di Washington D.C.
Baca Juga: Kenapa Persija Pakai Jersey Kuning Lawan Home United? Ini Penjelasannya
Dalam situs itu adapun tertatar nama-nama pemimpin negara yang pernah menjadi klien Greenberg, seperti Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Senator sekaligus eks Menlu AS John Kerry, Kanselir Jerman Gerhard Shroder, Presiden AS Bill Clinton, Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, Wakil Presiden AS Al Gore, Perdana Menteri Inggris Tony Blair, hingga Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren
-
Susul Viral Tepuk Sakinah, Kini Heboh Tepuk Pajak dari Pegawai DJP