Suara.com - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin menilai pernyataan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait Anggaran Negara Bocor 25 Persen hanya untuk mencari sensai.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan Prabowo sering kali mengucapkan kebocoran anggaran. Namun, sayangnya sampai saat ini tidak pernah ada bukti dan fakta soal kebocoran anggaran.
"Prabowo tidak pernah sekalipun menjabarkan bukti, apalagi melakukan pelaporan hukum," kata Karding seperti dilansir Antara, Jumat (8/2/2019).
Politikus PKB ini menganggap isu kebocoran anggaran lebih pantas disebut sebagai ocehan politik ketimbang pidato politik. Alasannya karena ocehan itu kata dia, ibarat barang sudah menjadi barang bekas karena pernah disampaikan pada Pilpres 2014.
Menurutnya Prabowo lebih suka menuding tanpa bukti untuk menunjukkan karakter politiknya yang doyan mencari sensasi ketimbang substansi.
Ia menilai wacana kebocoran anggaran itu bukan untuk memperbaiki keadaan bangsa, melainkan lebih pada upaya untuk menyudutkan dan menjatuhkan lawan politiknya.
Lebih jauh Karding mengatakan, publik sudah cukup cerdas untuk membedakan mana ucapan yang substansi atau ocehan yang sekadar menyasar sensasi.
"Upaya Prabowo mendapat insentif elektoral dari gaya politiknya itu akan berujung pada kesia-siaan," katanya.
Karding mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama ini dikelola secara kredibel dan profesional. Karding mengatakan setiap tahun BPK selalu melakukan audit. Dua tahun terakhir, yaitu 2016 dan 2017, BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).
Baca Juga: Alumni SMA PL Dukung Jokowi, Sandiaga: Jangan Jadi Ajang Gagah-Gagahan
"Bukti bahwa Prabowo bukan cuma gagal mencari kejelekan pemerintah. Akan tetapi, justru asyik menjelek-jelekkan pemerintah," katanya.
Karding memastikan TKN Jokowi - Maruf akan mendukung Prabowo jika berani lapor ke penegak hukum dan membuka data kebocoran anggaran yang dia tudingkan ke pemerintah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Wamensos Agus Jabo Ajak PWI Gaungkan Program Sekolah Rakyat
-
Penyebab Longsor Cisarua Dominasi Faktor Alam, Ahli Ungkap Ancaman Geologis Gunung Burangrang
-
Akal Bulus Maling di Jakbar: Nginap di Hotel Melati, Gasak Rumah Mewah Rp150 Juta Lewat Balkon
-
Akar Masalah Seleksi Hakim MK: Konfigurasi Kekuasaan dan Upaya Melahirkan 'Hakim Boneka'
-
Mabes Polri Endus Praktik Saham Gorengan di Balik IHSG Anjlok, Siap Buru Mafia Pasar Modal
-
IDAI Ingatkan Lonjakan Penyakit Anak di Musim Hujan: Waspada Super Flu hingga Bahaya Zat Kimia
-
Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya: Semua Kembali Guyub
-
Kasus Resmi Dihentikan, Hogi Minaya Legowo Tak Tuntut Balik
-
Percepat Program Prioritas Pemerintah, Kemendagri Akan Gelar Rakornas Pusat & Daerah 2026
-
Akhirnya Senyum Lebar! Hogi Minaya Blak-blakan Soal Masa Kelam Jadi Tersangka