Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan diperiksa Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang. Ganjar Pranowo akan diperiksa lantaran dituding kerahkan kepala daerah se - Jawa Tengah untuk mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2019.
Ada 31 kepala daerah se - Jawa Tengah mendeklarasikan untuk menangkan Jokowi - Maruf Amin di Hotel Alila Solo pada 26 Januari 2019 lalu.
Di ketahui dari pemeriksaan Wakil Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, oleh Bawaslu Kota Semarang, pada Selasa a(12/2/2019) kemarin, mengakui jika penggagas acara merupakan gubernur Jawa Tengah, termasuk undangan juga atas inisiasi Ganjar Pranowo.
"Gubernur Ganjar Pranowo akan kami panggil untuk klarifikasi terkait deklarasi itu. Surat pemanggilan sudah dikirim kemarin, rencana Senin pekan depan kami periksa," kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih, saat dikonfirmasi, Rabu (13/2/2019).
Bawaslu masih mengumpulkan berbagai data dan fakta. siapa saja yang mengetahui adanya peristiwa tersebut untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Termasuk pemeriksaan pada 31 kepala daerah itu.
"Kalau yang 31 kepala daerah sudah proses klarifikasi sejak Minggu kemarin di tingkat Bawaslu kabupaten kota. Hasil laporan klarifikasi sudah ada di kami," tambahnya.
Selain akan memanggil Ganjar Pranowo, Bawaslu Jateng juga akan memintai keterangan dengan mendatangkan pendapat ahli. Guna mengetahui apakah ada unsur pelanggaran pemilu atau tidak.
"Setelah itu, kami akan mengolah hasilnya dan akan rapatkan dengan Gakumdu dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Disitu akan terlihat apakah ada unsur pidana pemilu atau tidaknya," tuturnya.
Di tambahkan Sri, jika pemanggilan itu atas tindak lanjut laporan yang dibuat oleh pendukung paslon nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga ke Bawaslu Jateng. Dalam laporan tersebut, Ganjar diduga melanggar ketentuan di UU Pemilu dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara.
Baca Juga: Partinah, Pengemis 90 Tahun Tolak Makan Bareng Gubernur Ganjar Pranowo
"Dugaan pelanggaran adanya tindakan menguntungkannya, izin cuti, dan penggunaan fasilitas pemerintah," tukas Sri.
Sebagai informasi, hadir dalam deklarasi bersama sebanyak 31 kepala daerah dari 35 kepala daerah se Jawa Tengah, di Hotel Alila Solo pada 26 Januari 2019. Empat kepala daerah tidak diundang lantaran mereka pendukung paslon Prabowo-Sandiaga, yaitu Bupati Sragen, Bupati Kendal, Wali Kota Tegal dan Wali Kota Salatiga.
Kontributor : Adam Iyasa
Berita Terkait
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 7 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Alpha Arbutin untuk Hilangkan Flek Hitam di Usia 40 Tahun
- 7 Pilihan Parfum HMNS Terbaik yang Wanginya Meninggalkan Jejak dan Awet
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
Terkini
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045
-
Blueprint Keberlanjutan Ride-Hailing Indonesia: Motor Penggerak UMKM dan PDB Nasional
-
Anggota DPR Non Aktif Korban Disinformasi dan Fitnah, Bukan Pelaku Kejahatan
-
Jejak Korupsi POME: Dari Kantor ke Rumah, Kejagung 'Kunci' Pejabat Bea Cukai