Suara.com - Faisal Basri, ekonom dari Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, menyatakan capres dan cawapres peserta Pilpres 2019 harus menawarkan keteraturan dalam menggarap proyek infrastruktur. Artinya, program infrastruktur harus disusun teratur dan terarah.
Dia menerangkan, pembangunan infrastruktur harus susunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Faisal mencontohkan, pembangunan infrastruktur pada era Presiden Jokowi yang dinilai tidak teratur dengan RPJMN. Alhasil, RPJMN yang telah disusun tidak tercapai semua.
"2015 Jokowi bilang bangun MRT di 5 kota. Kalau Jokowi ngomong begitu, tidak tertib RPJMN. Jadi Proyek yang disusun secara tertib oleh Bappenas hasilnya pasti bagus," ujarnya dalam sebuah diskusi di Nifarro Park, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2019).
Faisal mengungkapkan, proyek kereta cepat Jakarta – Bandung juga jalur trasenya tidak sesuai RPJMN.
Dia menuding, ada kepentingan perusahaan lain agar bisa mengambil keuntungan dengan adanya kereta cepat Jakarta – Bandung tersebut.
"Kereta cepat dibelokkan ke Meikarta dan Gedebage, itu ada proyek Sumarecon, itu proyek properti," tutur dia.
Maka dari itu, Faisal meminta kepada kedua capres dan cawapres agar kampanye pembangunan bisa sesuai dengan RPJMN.
"Ayo tertib bernegara. Jangan tiru yang dilakukan negara lain yang tidak tertib, jadi jelas. Janji kampanye harus masuk RPJMN dan itu jadi acuan," tutup Faisal.
Baca Juga: KPU Persilakan Prabowo Salat Jumat di Masjid Kauman Semarang
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
Terkini
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Klaim Sukses di Banyuwangi, Luhut Umumkan Digitalisasi Bansos Diperluas ke 40 Daerah
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Polisi Sebut Habib Bahar Ikut Lakukan Pemukulan di Kasus Penganiayaan Banser
-
Riza Chalid Diburu Interpol, Kerry Andrianto: Ayah Tak Tahu Apa-apa
-
Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Diklaim Sukses, Angka Salah Sasaran Turun Drastis
-
Tak Sendiri, Habib Bahar Ternyata Tersangka Keempat Kasus Penganiayaan Banser!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Waspada Tren 'Whip Pink, Kepala BNN Singgung Risiko Kematian: Secara Regulasi Belum Masuk Narkotika
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar