Suara.com - Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi mengatakan selama sekitar empat tahun memimpin Indonesia sudah dapat mengatasi kebakaran hutan dan kebakaran lahan gambut di tanah air. Hal ini disampaikan Jokowi di debat kedua Capres di Pemilu 2019.
Jokowi mengatakan salah satu kewajiban pemerintah yakni dengan memberikan sanksi berat kepada perusahaan yang terbukti melanggar.
"Salah satunya adalah penegakan hukum yang tegas kepada siapapaun, sudah ada 11 perusahaan yang diberikan sanksi denda sebesar Rp 18,3 triliun," ujar Jokowi di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menyebut persoalan kebakaran hutan dapat ditangani karena pemerintah tegas.
"Kenapa semua takut namanya urusan kebakaran hutan? karena penegakkan hukum kita tegas," kata Jokowi.
Sebagai Capres petahana, Jokowi mengatakan pemerintah sudah berusaha mencegah pencemaran lingkungan salah satunya dengan membersihkan aliran sungai.
"Kita sudah memulai membersihkan sungai Citarum, Citarum harum, makasih pada masyarakat Jawa Barat," kata dia.
Menanggapi hal itu, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menghargai kineja pemerintah. Ketum Partai Gerindra ini juga mengkklaim akan mendukung Jokowi jika membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
"Maslah lingkungan hidup masalah bersama, tapi saya mengikuti banyak perusahan besar yang meninggalkan persoalan lingkungan besar yang nilainya jauh di atas yang disebut tadi," kata dia.
Baca Juga: Prabowo: Kalau Idenya Sama, Tak Perlu Saya Diadu-adu dengan Jokowi
Untuk diketahui, debat kedua capres di Pemilu 2019 berlangsung di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Minggu malam, dan dipandu oleh dua moderator yakni Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki.
Dalam debat ini, hanya diikuti oleh kedua capres, yakni Jokowi dan Prabowo. Keduanya akan berdebat mengenai persoalan infrastruktur, energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup. Debat dibagi dalam 6 segmen.
Tag
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Prabowo Klaim Kekayaan RI Banyak di Luar Negeri, Ini Faktanya
-
Jokowi: Pak Prabowo Kelihatannya Kurang Optimis
-
Prabowo: Kalau Idenya Sama, Tak Perlu Saya Diadu-adu dengan Jokowi
-
Prabowo Sebut Banyak Perusahaan Melakukan Kongkalikong dengan Pejabat
-
Sindir Jokowi, Prabowo: Bicara Industri 4.0, Tapi Belum Bisa Bela Petani
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
-
Wujudkan Kampung Haji Indonesia, Danantara Akuisisi Hotel Dekat Ka'bah, Ikut Lelang Beli Lahan
-
Banyak Terjebak Praktik Ilegal, KemenPPPA: Korban Kekerasan Seksual Sulit Akses Aborsi Aman
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional