Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mendukung wacana Gubernur Anies Baswedan yang ingin mengucurkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta ke organisasi masyarakat (ormas).
Meski setuju, Taufik masih menunggu kejelasan teknis dari program tersebut. Taufik mengatakan harus ada landasan hukum dan teknis Peraturan Gubernur (Pergub) yang saat ini sedang dirancang harus menempatkan masyarakat sebagai pelaksana bukan pengguna APBD.
"Lihat dulu Pergubnya kayak apa mekanismenya. Yang jelas mesti dipahami bahwa ormas itu bukan pengguna anggaran. Jadi pelibatan bagus, tetapi sebagai pelaksananya pengguna anggaran," kataTaufik kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).
Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan jika warga hendak membangun atau memperbaiki saluran air di lingkungan tempat tinggalnya, maka dana yang dikucurkan harus melalui Suku Dinas yang bersangkutan baru menggandeng masyarakat dalam pelaksanaanya.
"Katakanlah swakelola oleh sudin tata air misalnya, kan pengguna anggarannya dia tapi dalam pelaksanannya melibatkan masyarakat iya boleh. Dalam bayangan saya enggak mungkin uangnya langsung di kasih ke warga. Harus melalui dia (Sudin) baru pelaksanannya si RT/RW," jelasnya.
Sebelumnya Anies mengatakan akan mengucurkan dana APBD langsung kepada sejumlah organisasi masyarakat untuk mengelola kampung-kampung kumuh.
Menurut Anies, kebijakan tersebut mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang mengatur empat tipe swakelola.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR