Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mengunggah cuplikan video keributan dalam arena debat kedua Pilpres 2019, di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Minggu (14/2/2019) malam.
Dalam video yang diunggah ke akun Twitter miliknya, Senin (18/2/2019), tampak kubu pendukung Capres nomor urut 1 Jokowi tengah berseteru dengan blok pendukung Capres nomor undian 2 Prabowo Subianto.
"Partai Demokrat tadi malam protes keras ke KPU yang membiarkan terjadinya serangan yang melanggar aturan," tulis Andi Arief sebagai keterangan video.
Sementara akun Jansen Sitindaon yang mengomentari video itu menyebutkan, keributan terjadi saat jeda penayangan debat itu di televisi.
Ia mengatakan, kubu pendukung Prabowo melayangkan protes kepada KPU dan BAwaslu karena Jokowi menyerang pribadi.
"Ramai semalam di waktu jeda. Kami timses 02 protes keras di tempat kepada KPU dan Bawaslu karena Capres Jokowi menyerang pribadi. Padahal ketentuannya itu tidak boleh,” tulisnya.
Namun, kata Jansen, “KPU menjawab larangan menyerang pribadi ini telah disampaikan kepada kandidat, termasuk Jokowi. Utk itu kami minta ditindak!”
Untuk diketahui, Jokowi dinilai kubu pendukung Prabowo telah melakukan serangan terhadap pribadi karena mengungkap data penguasaan lahan oleh capres nomor urut 2 tersebut.
Jokowi dalam debat tersebut sempat memberikan pernyataan mengenai lahan yang dimiliki Prabowo. Hal itu diungkapkan saat Jokowi menanggapi pernyataan Prabowo mengenai strategi pemerintah untuk membagi-bagikan sertifikat lahan untuk rakyat.
Baca Juga: Indra Sjafri: Performa Timnas Indonesia U-22 Tak Sebaik di Laga Uji Coba
Menurut Prabowo, program seperti itu justru tidak efektif karena bisa jadi, semua lahan di Indonesia nantinya tak lagi tersisa.
“Kami punya pandangan strategis, beda yang dilakukan Pak Jokowi dan pemerintahnya. Program itu menarik untuk satu atau dua generasi. Tapi masalahnya tanah tidak bertambah. Kalau bapak bangga membagikan 12 juta (sertifikat), 20 juta (sertifikat), nanti pada saatnya tak punya lahan, bagaimana anak cucu kita?” tutur Prabowo.
Ia lantas menegaskan, ”Kalau kami, strateginya mengikuti Pasal 33 UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam dikelola oleh negara.”
Menanggapi Prabowo, Jokowi justru mengungkap lahan yang dikuasai oleh rivalnya tersebut.
”Rakyat indonesia, pembagian 2,6 juta sertifikat itu agar tanah-tanah kita produktif. Saya tak memberikan sertifikat ke yang besar-besar,” tuturnya.
”Saya tahu Pak Prabowo punya lahan luas di KalimantanTimur sebesar 220 ribu hektare, dan di Aceh Timur 120 ribu hektare, bahwa pembagian seperti ini tak dilakukan masa pemerintahan saya.”
Berita Terkait
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
Terkini
-
Lalu Lintas Tol Regional Nusantara Tembus 2,6 Juta Kendaraan hingga H+3 Lebaran 2026
-
Gus Ipul Sentil Ada ASN Kemensos Cuma 'Haha-Hihi' saat Jam Kerja
-
Dikabarkan Menyerah dan Merapat ke Solo, dr Tifa Beri Jawaban Menohok Lewat 'Senjata' Baru!
-
Percakapan Rahasia Pangeran MBS ke Trump: Teruskan Perang, Hancurkan Iran
-
Tarif Rp1 Picu Lonjakan, Penumpang Transjakarta Tembus 697 Ribu dalam Sehari saat Lebaran
-
Terapkan Operasional Ramah Lingkungan, BNI Hemat Energi 559 Ribu Giga Joule Sepanjang 2025
-
Perang Hari ke-27: Ratusan Pesawat Tempur AS-Israel Rontok di Tangan Iran
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Mendekati Masa Tenggat, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Segera Laporkan LHKPN
-
Krisis Energi, Presiden Korsel Minta Warga Mandi Jangan Lama-lama, Cas HP Hanya Siang