JK Beberkan Soal Lahan Prabowo, Ketum PAN: Apa yang Dia Tahu Ngomong Saja

Suara.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal kepemilikan lahan Hak Guna Usaha (HGU) Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto sangat objektif. Zulhas menganggap Wapres JK selalu mengungkapkan kebenaran.

Zulkifli tidak sepakat apabila pernyataan JK saat membeberkan asal mula kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan dan Aceh dapat diartikan sebagai membela salah satu pihak.

"Objektif ya. Pak JK kan dari dulu orang baik, apa yang dia tahu ya ngomong saja," kata Zulkifli di Jalan Daksa I, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).

Ketua MPR itu menganggap JK merupakan seorang negarawan. Zulkifli menilai kalau JK kerap menyampaikan informasi yang apa adanya.

"Pak JK negarawan orangnya, apa yang dianggap benar dia ngomong saja bukan bela siapa-siapa," kata dia.

Zulkifli memahami bahwa kepemilikan lahan HGU Prabowo yang sempat menjadi sindiran Capres nomor urut 01 Jokowi saat debat kedua Pilpres 2019 malah menimbulkan banyak pertanyaan di tengah-tengah khalayak.

Ia menganggap Prabowo merupakan sosok yang patriot karena membeli lahan seluas kurang lebih 200 ribu hektare yang kemudian bisa menggerakan kesejahteraan masyarakat lokal.

Namun di sisi lain, Zulkifli malah mempertanyakan soal kepemilikan lahan yang lebih luas dari lahan Prabowo, namun tidak disinggung oleh Jokowi.

"Kan banyak yang lebih banyak dari itu. Kenapa tidak dipertanyakan oleh yang lain?," pungkasnya.

Baca Juga: Alasan Fadli Zon Ke Tambaklorok, Tak Percaya Jokowi Datang dengan Sopir

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku memberikan lahan ratusan ribu hektar ke Prabowo Subianto, calon presiden. JK menilai kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan sudah sesuai dengan undang-undang.

Lahan itu diberikan ke Prabowo saat JK menjadi wakil presiden mendampingi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004. Kata JK ada sejumlah lahan masuk ke dalam daftar kredit macet Bank Mandiri yang kala itu dipimpin oleh Agus Martowardodjo.

"Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu. Itu di tangan BPPN, kemudian di tangan Bank Mandiri, karena itu kredit macet," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019).