Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Habiburohkman menyindir keras pengakuan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebut pemerintah tidak pernah mengeluarkan izin hak guna usaha atau HGU dengan luas ratusan ribuan. Komentar Tjahjo itu mengacu pada lahan Prabowo Subianto.
Habiburohkman menilai Tjahjo tidak objektif dalam memberi pendapat. Sebab selain sebagai menteri, Tjahjo juga politisi PDIP dan pendukung Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2019.
Ketidakobjektifan itu dikarenakan Tjahjo yang masih berada di kubu seberang secara politik. Hal itu dikatakan Habiburohkman ketika di temui kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Selatan, (20/2/2019).
"Ya makanya Mendagri ini kita kan curigain partisan, dia orang partai yang sama. Jadi ya nggak objektif," terangnya.
Dia pun menantang kepada pihak pemerintah agar mengusut balik jika benar menemukan pelanggaran dalam status kepemilikan tanah Prabowo.
"Ya silahkan saja di proses secara hukum kan mereka pegang kekuasaan," terangnya.
Sebelumnya Tjahjo menilai pemerintah tidak pernah menerbitkan HGU dalam jumlah yang begitu besar. Hal itu dikatakan Tjahjo saat ditemui di gedung Chandra, komplek perkantoran Bank Indonesia, Selasa (19/2/2019).
Lahan di Aceh yang digarap Prabowo diketahui seluas 120 ribu hektare. Di tanah itu juga didirikan perusahaan milik Prabowo Subianto yakni PT. Halas Helau yang bergerak dibidang pembuatan kertas.
Belakangan, mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menilai selama perusahaan itu berdiri sejak 2007, perusahaan tersebut bermasalah karena melakukan penebangan hutan secara besar-besaran.
Baca Juga: Rombongan Jokowi Lewat, Massa Teriak "Prabowo Prabowo" Acungkan 2 Jari
Tjahjo pun tidak menampik ada keterlibatan ASN dalam perizinan penebangan tersebut. Dia mempersilahkan semua pihak untuk melaporkan ke penegak hukum jika ada temuan seperti itu.
Berita Terkait
-
Rombongan Jokowi Lewat, Massa Teriak "Prabowo Prabowo" Acungkan 2 Jari
-
CEK FAKTA: Jokowi dan Istri Sembunyikan Uang di Luar Negeri, Benarkah?
-
Viral Puluhan Warga Bentangkan Spanduk Prabowo saat Jokowi ke Pandeglang
-
Ke Komnas HAM, Tim Prabowo Tak Singgung Pelanggaran HAM Masa Lalu
-
Gerindra Bantah Perusahaan Prabowo di Aceh Merusak Lingkungan
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
-
MSCI Buka Suara Usai Diskusi dengan BEI, OJK dan KSEI Perihal IHSG
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
Terkini
-
Ikuti Perintah Prabowo, Gubernur Pramono Bakal Tertibkan Atribut Partai dan PKL di Trotoar
-
KPK Incar Harta Bos Asing di BUMN, Direksi WNA Wajib Lapor LHKPN
-
Prabowo Kumpulkan Tokoh Islam di Istana Hari Ini, BoP Jadi Salah Satu Agenda Bahasan
-
Disalip Lewat Bahu Kiri, Mobil Jetour Hantam Guardrail dan Terbakar Hebat di Tol Jagorawi
-
KPK Ingatkan WNA yang Jadi Direksi BUMN Wajib Lapor LHKPN 2025, Sindir Bos di Garuda Indonesia?
-
Layanan Merek Indonesia: Durasi Tersingkat dengan Biaya Paling Terjangkau
-
Rapat Bersama DPR, PPATK: Transaksi Judi Online di Indonesia Berhasil Ditekan Selama 2025
-
PPATK Kebanjiran Laporan: Ada 21 Ribu Transaksi Keuangan Per Jam Selama Hari Kerja
-
Ada MBG Berbasis Komunitas di Purwakarta, Perempuan Diminta Jadi Pengelola Gizi Keluarga
-
Rocky Gerung Sindir Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Kritis: Tanda Pemerintah Sedang Cemas?