Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkapkan adanya tiga model gerakan gagalkan Pilpres 2019. Gerakan itu untuk mengacaukan Pemilihan Umum 2019, salah satunya ledakan bom di Jakarta saat debat kedua calon presiden.
Selain ledakan bom saat debat capres, juga ada pembakaran mobil dan motor di Jawa Tengah, dengan pola yang sama dan jam kejadian juga sama, dan ketika ada yang tertangkap mengaku iseng, akan tetapi keesokan harinya kembali terjadi.
"Dua minggu lalu saya bertemu Kapolri katanya sudah ada 27 kasus. Dengan pola yang sama itu merupakan gerakan mengacau pemilu," kata Mahfud MD usai menghadiri kegiatan Jelajah Kebangsaan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (22/2/2019).
Selain itu, lanjut dia, saat ini banyak beredar berita bohong atau hoaks, yang jelas tidak benar hingga masyarakat resah dan salah satu contohnya berita hoaks dicoblosnya surat suara tujuh kontainer, dan adanya berita hoaks bahwa Maruf Amin akan diganti di tengah jalan jika pasangan Jokowi-Maruf menang Pemilu. Padahal, katanya, semua informasi itu tidak mendasar.
Mahfud mengatakan, gerakan mengacau pemilu yang lainnya adalah munculnya isu yang bertentangan dengan akal sehat, seperti KPU dinilai sebagai antek dan didekte oleh pemerintah.
"Percayalah tuduhan itu tidak benar, karena selama saya menjadi Ketua MK, mengadili kasus-kasus seperti itu KPU independen, dan KPU itu dibentuk oleh partai politik, tapi kenapa dituduhkan kepada petahana. Mohon maaf Anda boleh pilih siapa saja, tetapi Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat itu sama saja merongrong pemilu dan kredibilitas pemilu," ujar pria kelahiran Madura itu.
Mahfud MD berpesan dari kubu manapun agar tidak memproduksi dan menyebar berita-berita hoaks dalam pemilu.
"Janganlah menyebar berita hoaks, kita akan terhormat apabila 'fair' dalam kontestasi, karena hoaks hasilnya tidak akan baik dan menimbulkan sakit hati antara satu dengan yang lain. Tetapi apabila kalah secara terhormat dan menang secara terhormat, maka negara ini dapat berjalan dengan baik," tuturnya. (Antara)
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Ada Produsen Hoaks, Mabes Polri: Mari Kita Buktikan
Berita Terkait
-
Jokowi dan Fadli Zon Sambangi Tambak Lorok, Mana yang Akan Dipilih Warga?
-
Ma'ruf Amin Klaim Banyak Ulama Banten Membelot, BPN: Lihat Hasil Akhir
-
KPU Usul Debat Pamungkas Pilpres 9 April 2019
-
Komentar Lahan Prabowo, BPN: Mendagri Partisan, Nggak Objektif
-
CEK FAKTA: Jokowi dan Istri Sembunyikan Uang di Luar Negeri, Benarkah?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu