Suara.com - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi protes Bawaslu Jawa Tengah nyatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersalah melanggar etika. Sebab Ganjar mengajak 34 kepala daerah menangkan Calon Presiden Jokowi di Pilpres 2019.
Hendrar Prihadi menyatakan sebagai pejabat politik, 34 kepala daerah wajib menangkan Jokowi. Menurutnya, deklarasi dukungan kepada daerah merupakan hal yang lumrah.
Bahkan menjadi sebuah kewajiban jika ada proses politik seperti pileg dan pilpres untuk memenangkan partai atau presiden yang selama ini sejalan dan sewarna.
"Kami ini pejabat politik, maka sudah kewajiban sebagai kader. Jadi kalau kemudian kumpul-kumpul kayak gitu di hari libur tanpa fasilitas negara dipersoalkan Bawaslu, itu menurut saya Bawaslu terlalu lebay," kata Hendi, di Balaikota Semarang, Senin (25/2/2019).
Hendi menyebut, apa yang diputuskan Bawaslu telah menjadi preseden yang buruk bagi dirinya maupun para kepala daerah, yang hari ini berada dalam wilayah politik.
"Ini memang seksi sekali, Bawaslu berani menegur gubernur, kepala daerah, ini seksi sekali. Tapi jangan seperti itu, ini jadi preseden yang buruk, terutama buat kita-kita yang memang hari ini ada di wilayah politik," ucap Hendi.
Deklarasi kata Hendi, juga tak akan mempengaruhi palayanan pada masyarakat yang tanpa sekat. Di Semarang dia menjamin apa pun warna partai akan dilayani sama baiknya.
"Baik yang warnanya merah, kuning, biru, pasti kita layani baik. Tapi boleh dong, pada saat kita ada sebuah tugas dari partai kita harus menjalankan tugas itu dengan baik. Kita itu kader tulen. Jadi Bawaslu tidak melihat sepeti itu," jelasnya.
Karenanya, Hendi mengaku tidak sepakat dengan apa yang telah diputuskan oleh Bawalsu. Bahwa yang dilakukan Bawaslu dengan menegur gubernur dan kepala daerah perlu di koreksi.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Tolak Dinyatakan Bersalah Ajak Kepala Daerah Dukung Jokowi
"Saya tidak sepakat dan protes keras, keputusan Bawaslu perlu ada koreksi," tukas Hendi.
Kontributor : Adam Iyasa
Berita Terkait
-
Tuduh Jokowi Sebar Hoaks, Eggi Temui Habib Rizieq dan Mangkir dari Bawaslu
-
Bawaslu Proses Laporan Koalisi Masyarakat Anti Hoaks Terhadap Jokowi
-
Ganjar Pranowo Tolak Dinyatakan Bersalah Ajak Kepala Daerah Dukung Jokowi
-
Bawaslu Rekomendasikan Ganjar Pranowo Disanksi Karena Dukung Jokowi
-
Bawaslu: Deklarasi Ganjar Pranowo Dukung Jokowi Langgar Aturan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Riwayat Pendidikan Gibran di KPU Jadi Sorotan, Masa SMA Ditempuh 5 Tahun
-
Korupsi Kuota Haji: KPK Endus Aliran Duit Haram Sampai ke Meja Dirjen, Hilman Latief Dicecar 11 Jam
-
Siswi MTS Cipayung Gantung Diri Akibat Bullying, Menteri PPPA: Anak Butuh Ruang Aman untuk Curhat
-
5 Fakta Dugaan Skandal Panas Irjen Krishna Murti dan Kompol Anggraini Berujung Mutasi Jabatan
-
Ribuan Siswa Keracunan MBG, Warganet Usul Tim BGN Berisi Purnawirawan TNI Diganti Alumni MasterChef
-
Detik-detik Mengerikan Transjakarta Hantam Deretan Kios di Jaktim: Sejumlah Pemotor Ikut Terseret!
-
Serukan Green Policy Lawan Krisis Ekologi, Rocky Gerung: Sejarah Selalu Berpihak ke Kaum Muda
-
Kunto Aji Soroti Kualitas Makanan Bergizi Gratis dari 2 Tempat Berbeda: Kok Timpang Gini?
-
Rekam Jejak Sri Mulyani Keras Kritik BJ Habibie, Kinerjanya Jadi Menteri Tak Sesuai Omongan?
-
Pajak Kendaraan di RI Lebih Mahal dari Malaysia, DPRD DKI Janji Evaluasi Aturan Progresif di Jakarta