Suara.com - Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) mengingatkan seluruh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) agar merancang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) sesederhana mungkin.
Saat berpidato dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri, Jokowi meminta program yang dibuat harus tepat sasaran kepada masyarakat.
"Jadi kalau mendesain APBN dan APBD desain lah sesimple mungkin, sesederhana mungkin enggak usah banyak banyak program, enggak usah. Program itu sedikit fokus, konsentrasi, sarannya jelas, tepat, gampang kontrolnya, gampang ngeceknya, hasilnya dirasakan oleh rakyat. Goalnya ke sana. Semua harus memulai ini," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta juga menyoroti perihal dana desa. Pasalnya kata Jokowi, total dana desa yakni sebesar Rp 187 triliun yang sudah digelontarkan pemerintah.
"Sampai 2018 kemarin sudah Rp 187 triliun. Sampai akhir 2019 ini totalnya sampai Rp 257 T. Sistem pengawasan, sistem monitoring, harus menjaga dana desa ini jadi barang, bermanfaat. Entah jadi jalan desa, PAUD, pasar desa, jembatan irigasi yang ada di desa, embung air bersih. Semuanya harus betul-betul dimonitor diawasi," ucap dia.
Karena itu, Jokowi meminta aparatur PNS meningkatkan sisi pelayanan kepada masyarakat.
"Semua PNS harus mendekat pada masyarakat. Sering ke lapangan jadi maslahana betul-betul.bisa dikuasai. Buka terjebak pada hal hal yang sangat adminitratif sehingga manfaat layanana betul-betul diraskan langsung oleh masyarakat," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menuturkan Rakernas Korpri bertujuan untuk menentukan arah pelayanan.
"Rapat kerja nasional Kopri ini sangat menentukkan sekali arah kemana pelayanan yang ingin diberikan sehingga rumusan-rumusan dari Rakernas sangat penting sekali bagi kita semua," tandasnya.
Baca Juga: Ini 4 Sosok yang Bisa Jadi Pemain Kunci Indonesia di Final Piala AFF U-22
Berita Terkait
-
Kubu Prabowo Sebut Jet Tempur Indonesia Barang Bekas Kuno Hibah dari AS
-
Gara-gara Dukung Jokowi, Ridwan Kamil Disinggung Tak Becus Urus Bandung
-
Jokowi Tak Lagi Mendengar Keluhan Pemadaman Listrik, Benarkah?
-
Sri Mulyani Klaim 3 Kartu Sakti Jokowi Tak Akan Bebani APBN
-
Ke Cilacap, Jokowi Bagikan Bansos PKH dan BPNT ke 1.257 Keluarga
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Anak Buah Bobby Terbakar, Begini Kata Polisi usai 2 Kali TKP
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD
-
Lagi Jadi Fokus Dirut Transjakarta, Kenapa Mode Share Transportasi Umum di Jakarta Baru 22 Persen?
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak