Suara.com - Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) mengingatkan seluruh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) agar merancang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) sesederhana mungkin.
Saat berpidato dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri, Jokowi meminta program yang dibuat harus tepat sasaran kepada masyarakat.
"Jadi kalau mendesain APBN dan APBD desain lah sesimple mungkin, sesederhana mungkin enggak usah banyak banyak program, enggak usah. Program itu sedikit fokus, konsentrasi, sarannya jelas, tepat, gampang kontrolnya, gampang ngeceknya, hasilnya dirasakan oleh rakyat. Goalnya ke sana. Semua harus memulai ini," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta juga menyoroti perihal dana desa. Pasalnya kata Jokowi, total dana desa yakni sebesar Rp 187 triliun yang sudah digelontarkan pemerintah.
"Sampai 2018 kemarin sudah Rp 187 triliun. Sampai akhir 2019 ini totalnya sampai Rp 257 T. Sistem pengawasan, sistem monitoring, harus menjaga dana desa ini jadi barang, bermanfaat. Entah jadi jalan desa, PAUD, pasar desa, jembatan irigasi yang ada di desa, embung air bersih. Semuanya harus betul-betul dimonitor diawasi," ucap dia.
Karena itu, Jokowi meminta aparatur PNS meningkatkan sisi pelayanan kepada masyarakat.
"Semua PNS harus mendekat pada masyarakat. Sering ke lapangan jadi maslahana betul-betul.bisa dikuasai. Buka terjebak pada hal hal yang sangat adminitratif sehingga manfaat layanana betul-betul diraskan langsung oleh masyarakat," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menuturkan Rakernas Korpri bertujuan untuk menentukan arah pelayanan.
"Rapat kerja nasional Kopri ini sangat menentukkan sekali arah kemana pelayanan yang ingin diberikan sehingga rumusan-rumusan dari Rakernas sangat penting sekali bagi kita semua," tandasnya.
Baca Juga: Ini 4 Sosok yang Bisa Jadi Pemain Kunci Indonesia di Final Piala AFF U-22
Berita Terkait
-
Kubu Prabowo Sebut Jet Tempur Indonesia Barang Bekas Kuno Hibah dari AS
-
Gara-gara Dukung Jokowi, Ridwan Kamil Disinggung Tak Becus Urus Bandung
-
Jokowi Tak Lagi Mendengar Keluhan Pemadaman Listrik, Benarkah?
-
Sri Mulyani Klaim 3 Kartu Sakti Jokowi Tak Akan Bebani APBN
-
Ke Cilacap, Jokowi Bagikan Bansos PKH dan BPNT ke 1.257 Keluarga
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing