Suara.com - Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta Jokowi minta maaf karena membeberkan data salah saat Debat Pilpres kedua. Sebab salah data dan angka-angka saat debat dapat berdampak serius.
Pasalnya kesalahan data yang disebutkan Jokowi itu dapat menimbulkan perdebatan di ruang publik. Jokowi harusnya menyatakan permohonan maafnya usai berlangsung debat lantaran memberikan data yang salah. Permohonan maaf itu, kata Siti, setidaknya bisa menyelesaikan masalah dari kekeliruan Jokowi.
"Tapi kasus ini harus menjadi pembelajaran kita bahwa keliru angka yang disebutkan itu serius sekali dan seharusnya segera setelah perdebatan terjadi itu Pak Jokowi menyatakan minta maaf, minta maaf jadi selesai masalah," tutur Siti dalam Diskusi Publik 'Rezim Jokowi Menebar Hoaks dan Kebohongan?' di Sekretariat Nasional Prabowo - Sandiaga, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).
"Minta maaf bahwa apa yang disampaikan ialah angka itu keliru nah itu yang tidak dilakukan," sambungnya.
Menurutnya waktu dua menit yang diberikan dalam debat kedua Pilpres 2019 bagi masing-masing calon juga tidak mencukupi. Hal itu nantinya bisa berimbas pada penerimaan masyarakat yang tidak utuh dari penyampaian jawaban kedua calon presiden.
"Dua menit untuk menjawab pertanyaan itu tidak cukup apalagi dengan data jadi bisa dipahami kalau nantinya apa yang disampaikan oleh capres itu ternyata tidak utuh. Jadi argumentasinya tidak utuh bisa dipahami karena belum selesai kan gitu," kata Siti.
Selain itu, Siti juga mengkritisi masih adanya serangan-serangan yang bersifat pribadi dalam debat pertama dan kedua. Ia pun berharap serangan pribadi terhadap capres dan cawapres tidak lagi terjadi pada debat ketiga.
"Apa yang harus kita usulkan untuk ke depan adalah agar kontestasi melalui debat ketiga itu jauh lebih mencerahkan dan mengedukasi. Jauh dari kemungkinan saling mengsubordinasi apalgi yang berkaitan dengan privat, urusan privat," ucapnya. (Novian)
Baca Juga: Kubu Prabowo Sebut Jet Tempur Indonesia Barang Bekas Kuno Hibah dari AS
Berita Terkait
-
3 Emak-emak Kampanye Hitam Jadi Tersangka, Fadli Zon Kecewa Berat
-
Guntur Romli Mau Emak - emak Simpatisan PEPES Susul Ahmad Dhani ke Penjara
-
CEK FAKTA: Video Kampanye Jokowi Pakai Bahasa Mandarin, Ini Faktanya
-
Kubu Prabowo Sebut Jet Tempur Indonesia Barang Bekas Kuno Hibah dari AS
-
Emak-emak Kampanye Hitam Jokowi, Bawaslu Jabar Bentuk Tim Khusus
Terpopuler
- Harga Kulkas Mini 1 Pintu Termurah di Pasaran, Ini 3 Rekomendasinya Mulai Rp400 Ribuan
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 7 Rekomendasi sesuai Review
- Air Mawar Viva Dipakai Kapan? Ini Urutan Pemakaian dan Review Pembeli
- 17 Kode Redeem FF 25 Agustus 2026: Kesempatan Dapat Voucher dan Skin Senjata Terbaru
- Waduk Jatigede Surut, Warga Sumedang Manfaatkan Lahan untuk Bertani
Pilihan
-
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Mengundurkan Diri
-
Dari Pengumpul Data Hingga Perantara, Bagaimana DSI Bekerja
-
Sibuk Padamkan Api Saat Kebakaran, Akademisi Sebut Negara Pelit Cegah Karhutla
-
Rumor Jadi Kutu Loncat ke PSI, Ini Respon Menohok Dedi Mulyadi
-
Tokyo Diguncang Gempa 5,9 M: 37 Orang Terluka, Transportasi Terganggu
Terkini
-
Rektor Unsoed Tersandung Kasus Korupsi, Pengamat Desak Evaluasi Sistem Pendidikan
-
Media Belanda Bongkar Efek Dahsyat Ole Romeny dan Justin Hubner, Fortuna Sittard Ketiban Berkah
-
Water Bombing Rp100 Juta per Jam, Kalau Api di Konsesi Perusahaan Siapa yang Bayar?
-
DPR Janjikan RUU Perampasan Aset Rampung Desember, AMPB Mau Bukti Tertulis
-
Tangani Dampak Gempa NTT, Mendagri Tito Pastikan Layanan Adminduk Hingga Bantuan Presiden Berjalan
-
Panas! Disindir Dicariin Masyarakat, Kiky Saputri Sebut Barisan Sakit Hati Pilpres
-
Demo di Depan DPR Besok, Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Surat Pemberitahuan yang Masuk
-
European Leagues Desak Gianni Infantino Mundur dari Presiden FIFA
-
Survei Tempo: Politik Dinasti Keluarga Pejabat Hal yang Wajar
-
Demi Putranya yang Autisme, Ibu ini Membuat Tato Keyboard di Tangannya