Suara.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Fadli Zon sangat kecewa saat mendengar tiga emak-emak yang diduga dari relawan Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo - Sandiaga (PEPES) ditetapkan tersangka. Ia menilai kalau tiga perempuan itu tidak melakukan kampanye hitam ke Jokowi.
Fadli Zon tidak setuju apabila yang dilakukan tiga emak-emak itu disebut kampanye hitam. Ia menilai kalau emak-emak tersebut sedang mengemukakan pendapat ke masyarakat lain.
Aksi tiga perempuan itu sebelumnya viral di sosial media karena menyebut kalau Jokowi menang nantinya perkawinan sesama jenis akan dilegalkan hingga suara azan akan dilarang.
"Ya justru itu jangan terburu-buru dong. Sementara yang lain diperlakukan tidak adil. Dicek dulu diklarifikasi," kata Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (26/2/2019).
Di sisi lain Fadli tidak bisa menegaskan kalau ketiga emak-emak tersebut merupakan relawan resmi yang tergabung ke dalam PEPES. Namun, dirinya hanya memastikan apabila emak-emak tersebut mengungkapkan pendapat pribadi atas polemik yang masih berhembus soal LGBT dan juga suara azan.
"Pendukung Prabowo-Sandiaga kan banyak. Kan memang ada juga yg mendukung LGBT, ada nggak? Kan ada. Yang mendukung suara azan dikecilin ada nggak? Kan ada juga. Itu tinggal diklarifikasi saja," pungkasnya.
Untuk diketahui, tiga emak-emak diduga menyebarkan kampanye hitam untuk Jokowi resmi jadi tersangka dan terancam hukuman penjara 3 tahun. Mereka adalah Citra Widaningsih, Engqay Sugiati dan Ika Peranika.
Ketiganya ditangkap di rumahnya di Karawang, Jawa Barat. Ketiganya kini tengah diperiksa di Polda Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Trunoyudo Andiko menjelaskan mereka melakukan kampanye hitam kepada Jokowi - Maruf Amin.
"Tentunya nanti Direktorat Krimum Polda Jabar dan Bawaslu Jabar akan melakukan serangkaian kegiatan untuk menganalisa dan evaluasi terhadap perbuatan yang diduga adalah tindak pidana Pemilu. Nanti hasilnya, kami menunggu Bawaslu dan Tim Gakumdu," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Trunoyudo Andiko, di Markas Polda Jawa Barat, Bandung, Senin (25/2/2019).
Baca Juga: Ahmad Dhani Surati Menhan Ryamizard: di Penjara, Saya Merasakan Tekanan
Andiko mengatakan, mereka mendapat rekaman video itu berdasarkan laporan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang saat ini sedang menyelidiki dan mendalami kasus itu, terkait dugaan pelanggaran UU Tindak Pidana Pemilu.
Berita Terkait
-
Guntur Romli Mau Emak - emak Simpatisan PEPES Susul Ahmad Dhani ke Penjara
-
CEK FAKTA: Video Kampanye Jokowi Pakai Bahasa Mandarin, Ini Faktanya
-
Ma'ruf Amin: Dalang Kampanye Hitam Emak-emak di Karawang Harus Dicari!
-
Fadli Zon Sebut Emak-emak Penyebar Isu Jokowi Bukan Kampanye Hitam
-
Kubu Prabowo Sebut Jet Tempur Indonesia Barang Bekas Kuno Hibah dari AS
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri